English 
Bahasa
Foto bersama Pimpinan dan Anggota KY bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Bogor (Komisi Yudisial) – Memasuki hari kedua Rapat Kerja Komisi Yudisial (KY) adalah pembahasan rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2018. Agenda ini dibagi menjadi lima sesi, yaitu pembahasan bidang Rekrutmen Hakim; Pengawasan Hakim dan Investigasi; Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan; serta Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim.
Paparan pertama terkait bidang Rekrutmen Hakim disampaikan oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap yang didampingi Kepala Biro Rekrumen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Arie Sudihar, Kamis (22/2) di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat.
Menurut Maradaman, KY memprediksi kebutuhan hakim agung di tahun 2018 sebanyak 9 orang. Adapun rinciannya, yaitu 1 orang pensiun, 1 orang meninggal dunia, 4 orang berdasarkan permintaan Mahkamah Agung (MA) pada Tahun 2017 Semester II. Kemudian 2 orang pensiun pada Tahun 2018 Semester I, dan 1 orang pensiun di Tahun 2018 Semester II.
“Untuk kebutuhan hakim ad hoc di MA pada tahun 2018, yaitu 3 orang hakim ad hoc Tipikor dan 8 orang hakim Hubungan Industrial di MA,” papar Maradaman.
Terkait seleksi calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, lanjut Maradaman, KY telah mengajukan 4 calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Februari 2018 lalu. Jumlah ini memang tidak memenuhi jumlah yang diminta MA, yaitu delapan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Arie Sudihar mengungkapkan program prioritas di tahun 2018 adalah penerapan seleksi calon hakim agung secara online.
“Sebenarnya KY sudah memiliki aplikasi scha online, walau belum sempat launching. Meski begitu, kami telah mencobanya walaupun masih secara offline saat seleksi CHA terakhir. Saat ini masih coba dimatangkan,” ungkap Arie.
Fokus Konsolidasi MA dan KY
Sementara paparan kedua terkait bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi disampaikan oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Jaja Ahmad Jayus didampingi Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim K.M.S. A. Roni. Menurut Jaja, agenda prioritas kerja yang akan dilakukan terdiri dari konsolidasi KY dan MA, penyempurnaan alur pelaporan masyarakat, pemantauan persidangan dengan melibatkan lembaga lain, pemeriksaan bersama, penetapan target penghubung, dan pemantauan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH).
“Tahun 2018, pemantauan difokuskan pada perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya terkait perikanan, lingkungan, dan lain-lain dengan bantuan dari jejaring dan kampus,” pungkas Jaja. (KY/Noer/Festy)