Makassar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mendorong Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjadi salah satu percontohan penerapan model Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU). Inisiatif ini merupakan upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KY dan Mahkamah Agung (MA) dalam mendukung pelaksanaan pemantauan persidangan yang tertib, terencana, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran perilaku hakim, tanpa mengintervensi independensi hakim.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi PERANTAU yang berlangsung di Ruang Ketua PN Makassar, Jumat (6/11/2026).

Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi KY Abhan menjelaskan, KY telah berdiskusi dengan jajaran kesekretariatan MA, antara lain Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, serta Kepala Badan Pengawasan MA terkait gagasan PERANTAU.

Menurut Abhan, jumlah permohonan pemantauan yang diterima KY cukup tinggi, sementara pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Karena itu, diperlukan koordinasi dan dukungan pengadilan agar kegiatan pemantauan dapat berjalan lebih optimal.

“Intinya, pemantauan itu bukan intervensi, melainkan upaya memastikan dan mencegah potensi pelanggaran. Kemandirian hakim tetap kami jaga,” ujar Abhan.

Melalui PERANTAU, KY berharap terbangun koordinasi sejak awal dengan pihak pengadilan, termasuk dukungan fasilitas bagi petugas pemantau. Dukungan tersebut antara lain berupa pengaturan tempat duduk bagi petugas ketika ruang sidang dipenuhi pengunjung serta penyediaan ruang tunggu khusus bagi petugas KY.

Ketua PN Makassar Safri menyambut baik kunjungan dan inisiatif KY tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan ruang khusus bagi petugas pemantauan KY sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan PERANTAU. Langkah tersebut juga sejalan dengan dukungan yang telah diberikan jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

“Karena sudah didukung oleh Dirjen Badilum, segera saya perintahkan kepada Sekretaris Pengadilan untuk menyiapkan ruang khusus bagi petugas pemantauan KY. Namun, tentu ruangan ini tidak selalu ditempati, berbeda dengan ruang pengacara yang selalu ditempati,” ujarnya.

Safri menambahkan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan ruangan, PN Makassar tetap berupaya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PERANTAU.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim KY Ariefa Nursyamsiah, menjelaskan bahwa PN Makassar dipilih sebagai salah satu pengadilan percontohan PERANTAU karena memiliki dinamika persidangan yang tinggi serta intensitas kunjungan pemantauan KY yang cukup besar.

Ariefa berharap penetapan PN Makassar sebagai Pengadilan Ramah Pantau dapat semakin memperkuat keterbukaan dan dukungan pengadilan terhadap pelaksanaan pemantauan. Melalui PERANTAU, KY ingin membangun pola koordinasi yang konstruktif sehingga kehadiran petugas pemantau tidak dipandang sebagai bentuk resistensi ataupun intervensi, melainkan sebagai bagian dari upaya bersama menjaga integritas dan kualitas proses peradilan.

KY berharap praktik kolaborasi yang dibangun bersama PN Makassar dapat menjadi contoh untuk diterapkan di pengadilan lainnya. Dukungan fasilitas, akses, dan koordinasi kelembagaan diharapkan semakin memperkuat pengawasan perilaku hakim yang bersifat preventif, sekaligus tetap menghormati prinsip independensi kekuasaan kehakiman. (KY/Rizty-Adnan/Festy)