Manado (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) merintis inovasi Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) untuk memperkuat koordinasi dengan pengadilan dalam pelaksanaan pemantauan perilaku hakim. Inovasi ini bertujuan mendorong kegiatan pemantauan yang lebih terencana dan sistematis, dengan tetap menghormati tata tertib persidangan serta independensi hakim.

Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi, Abhan menyosialisasikan rintisan PERANTAU di Pengadilan Agama (PA) Manado, Pengadilan Negeri (PN) Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Manado yang berada di Kawasan Pengadilan Terpadu Manado, Sulawesi Utara, Selasa (10/11/2026).

Menurut Abhan, kesiapan operasional merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan pemantauan berjalan efektif. Hal ini mengingat setiap pengadilan memiliki karakteristik ruang, tata tertib persidangan, prosedur layanan, dan mekanisme komunikasi yang berbeda.

Sejumlah aspek perlu dipersiapkan sejak awal, antara lain kepastian jadwal dan ruang sidang, informasi perubahan agenda persidangan, petugas penghubung, mekanisme akses, posisi observasi, hingga ketentuan dokumentasi. Selama ini, kebutuhan tersebut terkadang baru teridentifikasi ketika tim pemantau tiba di lokasi sehingga memerlukan penyesuaian di lapangan.

“Rintisan PERANTAU dirancang untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama kelembagaan antara KY dan Mahkamah Agung (MA), khususnya dalam pelaksanaan pemantauan perilaku hakim. Model ini berfokus pada kesiapan proses pemantauan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tutur Abhan.

Melalui PERANTAU, KY ingin mendorong perubahan pola kerja, dari penyesuaian yang bergantung pada kondisi di lapangan menjadi persiapan yang lebih terstruktur dan berbasis kesiapan organisasi. Dengan demikian, berbagai kebutuhan pemantauan dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Meski demikian, Abhan menegaskan bahwa penguatan kesiapan pemantauan bukan berarti memberikan akses tanpa batas kepada petugas KY. Pelaksanaan PERANTAU tetap harus memperhatikan tata tertib persidangan, kewenangan pengadilan, serta prinsip independensi hakim.

“Rintisan ini berpedoman pada prinsip legalitas, objektivitas, proporsionalitas, kolaborasi, kejelasan peran dan kewenangan, adaptivitas, serta nonintervensi. Karena itu, koordinasi yang dibangun tidak dimaksudkan untuk mencampuri teknis yudisial ataupun memengaruhi jalannya pemeriksaan perkara,” ungkap Abhan.

Ia menambahkan, PERANTAU diharapkan menjadi ruang temu kepentingan kelembagaan. Di satu sisi, KY dapat menjalankan mandat konstitusional dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Di sisi lain, pengadilan tetap dapat menjaga kelancaran persidangan, kewenangan kelembagaan, dan independensi peradilan.

Dalam sosialisasi tersebut, KY juga menghimpun masukan dari masing-masing pengadilan mengenai kebutuhan komunikasi, koordinasi, dan kesiapan operasional pemantauan. Masukan tersebut akan menjadi bahan validasi dan penyempurnaan desain PERANTAU agar dapat diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing pengadilan. (KY/Eka Putra/Festy)