Padang (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menegaskan pentingnya reformasi hukum dan birokrasi ditandai adanya pelayanan publik nondiskriminatif. Sebagai elemen utama negara modern, hal itu diyakini akan memunculkan kepercayaan publik dan tercapainya kesejahteraan rakyat. 

“Hukum di Indonesia permasalahan utamanya ada pada kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum (APH). Kepercayaan masyarakat kepada birokrasi di Indonesia juga sangat rendah, sehingga di sanalah fungsi lembaga pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter generasi penerus. Kita perlu benar-benar memanfaatkan bonus demografi saat ini yang diisi oleh anak-anak muda," jelas Amzulian saat menjadi pembicara dalam kuliah umum "Tantangan dan Reformasi Hukum di Era Modern: Perspektif Dunia Pendidikan”, Rabu (26/11/2025) di ruang Seminar Rektorat lantai IV Universitas Andalas (UNAND), Padang. 

Lebih lanjut Amzulian menyampaikan tantangan melakukan reformasi hukum dan birokrasi adalah korupsi dan kolusi di semua lini, birokrasi yang belum terciptanya kultur melayani, komersialisasi pendidikan, trust publik yang rendah kepada aparat penegak hukum (APH), kesadaran hukum masyarakatyang rendah, serta income masyarakat yang di bawah kebutuhan.

"Diperlukan reformasi menyeluruh, mulai dari reformasi kelembagaan, reformasi budaya hukum, hingga reformasi birokrasi. Kita menghadapi tantangan korupsi, komersialisasi pendidikan, hingga pendapatan masyarakat yang masih rendah. Sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga negara seperti KY sangat krusial untuk menjawab tantangan ini,” tutupnya.

Kegiatan kuliah umum ini disertai juga dengan penandatanganan nota kesepahaman atau _memorandum of understanding (MoU)_ antara KY dan UNAND. (KY/PKY Sumbar/Festy)