Bekasi (Komisi Yudisial) - Untuk mendukung agenda nasional yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (RPJMN 2020 – 2024), Komisi Yudisial (KY) saat ini tengah mematangkan Program Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim. KY menggelar Fokus Group Discussion (FGD) yang bertema “Konstruksi Teoretis dan Materi Alat Ukur Survei Integritas Hakim Tahun 2021” di Avenzel Hotel dan Convention Cibubur, Bekasi, Jawa Barat (29/10).

Sesuai tema, kegiatan FGD bersifat internal dan melibatkan seluruh Anggota Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal, dan jajaran Sekretariat Jenderal KY. Untuk itu, Wakil Ketua KY M. Taufik HZ berharap semua pihak dapat memberikan pandangan serta masukan terhadap alat ukur yang akan digunakan pada program Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim.

"Saya harap melalui FGD ini dan program-program yang diberikan bagi hakim-hakim yang pernah bersentuhan dengan KY seperti advokasi, pelatihan, dan kegiatan lain yang telah dilakukan sebelumnya dapat dirumuskan pada alat ukur yang akan kita susun ke depannya," ujar Taufik.

Alat ukur yang akan digunakan pada survei harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu alat ukur agar objektif, maka perlu merumuskan metodologi yang tepat.

“Diskusi ini lebih menekankan keterkaitan secara sistematis proses pengambilan data dan proses analisisnya sehingga kita bisa menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kepada stakeholder dan masyarakat bahwa survei yang dilakukan oleh KY telah valid dari sisi ilmiah dan sesuai dari segi metodologisnya," ujar Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Selain itu, untuk menjamin seluruh wilayah terwakili menjadi sampel responden dalam pengukuran, Mukti juga mengarahkan agar kegiatan survei mewakili seluruh wilayah pengadilan dan hakim yaitu, Wilayah Barat, Tengah dan Timur.

Sebagai tambahan program Integritas dan Pengawasan Hkim merupakan program yang dapat memberikan dampak kepada publik di mana program merupakan turunan dari Visi Ky, yaitu menjadi lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas hakim, sementara misinya adalah meningkatkan integritas dan kapasitas hakim serta meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik dan bertujuan akhir pada terwujudnya peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. (KY/Adnan/Festy)