Jakarta (Komisi Yudisial) - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Komisi Yudisial (KY), khususnya dalam pengawasan hakim. Presiden melaporkan kinerja seluruh lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). 

Menurut Presiden, KY pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. KY mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat.

"Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim," tegas Presiden Prabowo. 

Lanjut Presiden, Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup hakim, tetapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim. 

"Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280 persen.

Tertinggi dalam beberapa dasar warsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita, terutama yang junior, berada di atas rata-rata ASEAN," jelas Presiden Prabowo. (KY/Festy)