Jakarta (Komisi Yudisial) – Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Selasa (11/08/2026) di Kantor Bappenas, Jakarta. Fokus pembahasan audiensi terkait penguatan kewenangan dan tugas KY, meliputi: Revisi Kedua Undang-Undang KY, status Penghubung KY di daerah, perluasan nomenklatur kelembagaan, penambahan anggaran, dan lain sebagainya.

“Meskipun gaji (hakim) telah naik lebih dari 200 persen, tetapi perilaku tetap saja harus dikawal. KY, menurut saya, bertanggung jawab. Saya kira ini adalah salah satu sebab mengapa kami semua memberi perhatian khusus kepada KY,” beber Rachmat.

Meskipun demikian, Rachmat  menyampaikan bahwa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bergantung pada kementerian/lembaga lain. 

Namun, Bappenas mengaku siap membantu KY, termasuk dalam penguatan kelembagaan, seperti pengembangan teknologi terkini melalui digitalisasi serta peningkatan anggaran. Oleh karena itu, Kepala Bappenas berharap agar kedua lembaga terus berdiskusi menyampaikan pokok-pokok pikiran dan persoalan mendasar dari KY. 

“Karena kami disini tugasnya adalah membantu semua kementerian dan lembaga. Jadi saya kira demikian dari saya, nanti kalau perlu pertemuan lebih lanjut silahkan saja,” ujar Rachmat.

Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menyampaikan apresiasi terhadap berlangsungnya audiensi ini. Ia menegaskan, KY bersama Kementerian PPN/Bappenas akan mengoptimalkan penguatan kelembagaan bersama, baik di pusat maupun di daerah. 

“Nanti kita akan tindak lanjut untuk optimalisasi,” pungkas Abdul Chair. 

Saat kunjungan berlangsung, Ketua KY Abdul Chair Ramadhan didampingi Wakil Ketua KY Desmihardi, Anggota KY Andi Muhammad Asrun, Anita Kadir, dan Abhan. (KY/Noer/Festy)