English 
Bahasa
Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY KMS A. Roni pada Diskusi Publik “Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih” di Aula Unila, Lampung, Kamis (12/12).
Lampung (Komisi Yudisial) - Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial (KY) memaksimalkan peran perguruan tinggi dan jejaring di daerah. Salah satu strategi yang dilakukan adalah membangun kerjasama dengan 33 perguruan tinggi di Indonesia untuk memantau peradilan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY KMS A. Roni pada Diskusi Publik “Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk Mewujudkan Peradilan Bersih” di Aula Unila, Lampung, Kamis (12/12).
Menurut Roni, KY melakukan pemantauan dengan melibatkan jejaring dan 12 penghubung KY di daerah untuk perkara penting dan yang menarik perhatian publik. Seperti Tindak Pidana Korupsi, TPPU, Tindak Pidana Perikanan dan Tindak Pidana Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
“Selain itu, KY juga melakukan kerjasama (MoU) dengan beberapa instansi/lembaga negara antara lain KPK, BNN, LPSK, Ombudsman, Kemendagri, RSPAD Gatot Subroto, Polri, BPKP, KLHK, Kompolnas, Sekjen DepKeu, Komnas HAM, Kemendiknas, BPK, MA, DPD RI, PPATK, KPU dan Bawaslu serta Kejaksaan RI,” jelas Roni.
Roni mengungkapkan, kendala yang dialami KY selama ini adalah luasnya wilayah Indonesia. Sedangkan KY hanya di Jakarta dan dibantu 12 Penghubung di daerah.
“Tumpang tindih kewenangan KY-MA, lemahnya regulasi tentang wewenang KY, perbedaan persepsi juga menjadi kendala,” ungkap Roni.
Roni menambahkan, perlunya pengawasan hakim dilakukan karena hakim sebagai wakil tuhan di muka bumi. Sebagai wakil tuhan, hakim benteng terakhir pencari keadilan.
“Banyaknya regulasi, banyaknya peraturan selama hakimnya tidak baik juga akan sia-sia. Untuk itu pentingnya menjaga hakim untuk mewujudkan peradilan bersih,” tambah Roni. (KY/Jaya/Festy)