Berita
-
KY Meriahkan Legal Expo dan Pameran Karikatur Kemenkumham
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) ikut memeriahkan Legal Expo dan Pameran Karikatur yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kamis-Jumat (12-13/10) di Graha Pengayoman, Jakarta. Acara ini merupakan salah satu rangkaian Pekan Dharma Karyadhika Tahun 2017 Kemenkumham. Dengan bersinergi bersama institusi di bidang hukum dan HAM lainnya,
-
Marak OTT Aparat Pengadilan, KY Perkuat Pencegahan
Manado (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito menyambangi Pengadilan Militer Manado, Kamis (12/10). Selain mempererat silaturahmi, kunjungan tersebut untuk menjelaskan program-program pencegahan melalui peningkatan kapasitas hakim. Ia juga mengimbau kepada para hakim agar selalu senantiasa menjaga marwahnya dengan menaati Kode Etik dan
-
KY Imbau Hakim Jangan Hedonis
Manado (Komisi Yudisial) – Dalam menjaga kemuliaan profesinya, hakim harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah-laku di dalam atau di luar kedinasan. Hakim juga diminta untuk menjauhi sifat hedonis. Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo
-
Dukung Peradilan Bersih, KY Rangkul Media Massa di Manado
Manado (Komisi Yudisial) - Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan ini terjadi terhadap aparat pengadilan menjadi tamparan bagi dunia peradilan di Indonesia. Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Sumartoyo berpendapat, peristiwa itu muncul karena kesadaran diri yang rendah, sehingga menyebabkan
-
Hormati Hakim, Tegakkan Supremasi Hukum
Surabaya (Komisi Yudisial) - Sebagai profesi mulia, hakim harus memiliki kompetensi dan integritas. Untuk melindungi kemuliaannya, hakim harus dilindungi supaya tidak dilecehkan kehormatannya dan terjaga independensinya. Selain itu, hakim harus terjaga dari intervensi pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun perseorangan yang memiliki kekuasaan uang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada
-
Seleksi Administrasi, KY Loloskan 63 orang Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) meluluskan 63 nama calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (MA) yang memenuhi persyaratan administrasi untuk maju ke tahap berikutnya. Sebanyak 12 orang dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan 51 orang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Nama-nama yang lulus tersebut telah
-
KY akan Kuatkan Program Represif dan Preventif
Manado (Komisi Yudisial) – Di sela-sela mengisi lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dua Anggota Komisi Yudisial (KY) menjelaskan upaya penegakan (represif) dan pencegahan (preventif) KY dalam menjalankan wewenang sesuai amanat undang-undang. “KY meningkatkan pengawasan hakim dengan menggandeng NGO dan jejaring di daerah. Salah satu
-
Jajaki Kerjasama Hukum Dubes Kanada Kunjungi KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta didampingi Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto menerima Kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia H.E. Peter MacArthur di kantor KY Jakarta, Senin (9/10). Kedatangan Duta Besar Kanada bertujuan untuk mempelajari sistem peradilan dan pengawasannya di Indonesia, kendati memiliki dua sistem hukum
-
Lapor ke KY, Wajib sertai Bukti Pendukung
Manado (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Apabila laporan tersebut tanpa disertai bukti-bukti pendukung, maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh KY. Penegasan akan pentingnya alat bukti pendukung disampaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Jaja
-
Kembalikan Kepercayaan Masyarakat, Pengadilan Harus Bersih dari KKN
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Bermacam persoalan penegakan hukum saat ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan cenderung menurun. Hakim sebagai salah satu pilar penegakan hukum harus bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Untuk merawat kepercayaan publik, pengadilan harus bersih dari KKN dengan cara membangun pribadi hakim yang berintegritas, sistem kontrol yaang baik,