Berita

Mataram (Komisi Yudisial) - Untuk meningkatkan kualitas laporan yang masuk, Komisi Yudisial (KY) mengajak masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pahami tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).   Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito saat menjadi pembicara dalam talkshow di

Samarinda (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi bersilaturahmi dengan redaksi Kaltim Post, Rabu (6/9), Samarinda. Dalam kunjungannya tersebut, Farid menjelaskan tujuan kedatangan ke redaksi Kaltim Post untuk berbagi informasi terkini terkait program dan kegiatan yang dikerjakan KY.   Di awal, Farid menjelaskan tugas KY untuk

Lombok Barat (Komisi Yudisial) - Nilai tertinggi dalam penegakan hukum adalah independensi. Meski demikian, hal itu bukan sesuatu yang istimewa, mutlak, dan kedap suara. Independensi menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas kepada publik.   Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dalam Lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran

Samarinda (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi meminta masyarakat menghargai kemuliaan profesi hakim. Masyarakat juga diminta jangan sampai menggoda hakim untuk melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal itu demi terwujudnya peradilan bersih dan bermartabat.   "Sebagai Wakil Tuhan, hakim adalah profesi mulia. Untuk

Pontianak (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) Budi Darmawan mengajak mahasiswa baru (Maba) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ikut berperan aktif membantu Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).   Hal tersebut disampaikan Koordinator Penghubung KY Wilayah Kalbar Budi Darmawan

Medan (Komisi Yudisial) – Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat, seorang hakim dituntut  untuk menegakkan etika dengan berlandaskan Pancasila. Etika sebagai benteng pertahanan diri hakim berkaitan erat dengan penegakan hukum.     “Hukum kita ibaratkan perahu. Etika kita ibaratkan sebagai laut. Jika etikanya kering, maka hukum tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena

Komisi Yudisial (Jakarta) – Komisi Yudisial (KY) memenuhi undangan dari Komisi III DPR RI untuk melakukan rapat konsultasi guna membahas kinerja KY periode Januari-Juli 20117, Selasa (29/8) di Ruang Sidang Komisi III DPR RI, Jakarta. Hadir mewakili KY adalah Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, Wakil Ketua KY Sukma Violetta, Anggota

Medan (Komisi Yudisial) – Hubungan antara etika dan hukum sangat erat. Tujuan keduanya sama, yaitu agar manusia dapat melakukan hal-hal yang baik. Namun, hukum tanpa dibarengi etika dikhawatirkan akan jadi alat kekuasaan semata. Oleh karena itu, hukum dan etika harus ditegakkan sehingga penyalahgunaan wewenang ataupun penyalahan etika profesi dapat diminimalisir.   “Sesunguhnya

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) membuka penerimaan usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA untuk mengisi 8 lowongan yang tersedia. Komposisi lowongan tersebut terdiri dari 4 orang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan 4 orang dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.   Seleksi hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA ini

Semarang (Komisi Yudisial) – Dalam mewujudkan peradilan bersih, Komisi Yudisial (KY) berupaya memberikan edukasi kepada publik, termasuk generasi muda tentang etika dan hukum. Salah satu bentuknya adalah Safari Budaya Integritas yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH).   “Program Peningkatan Integritas Hakim yang digagas oleh Komisi Yudisial menyasar masyarakat pencari