Berita

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) mengenalkan keberadaan dan tugas Penghubung KY di Kalimatan Selatan kepada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin, Selasa (10/10) di Kantor Oditurat Militer III-15, Banjarmasin. Koordinator Penghubung KY Kalsel Syaban Husin Mubarak didampingi asisten koordinator menjelaskan bahwa Penghubung KY Kalsel yang

Mataram (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menaruh harapan yang kuat terhadap perguruan tinggi Indonesia agar menghasilkan lulusan yang bermutu global. Ia menekankan pentingnya revitalisasi kurikulum dan metode pembelajaran yang mampu merespon kebutuhan global. Amzulian mengakui, sebenarnya jumlah dan kualitas tenaga kerja Indonesia tidak kalah di tingkat

Jayapura (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) memberikan pembekalan Praktik Kerja Lapangan ( PKL) terkait kelembagaan KY kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Fattahul Muluk Papua, Selasa (3/10) di kampus IAIN Fattahul Muluk Papua, Jayapura. Penjelasan KY ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mahasiswa terkait wewenang dan

  Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 15 orang calon hakim agung dan 5 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) berhasil lolos di tahap III, yakni seleksi kesehatan dan kepribadian calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2023. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan

Bengkulu (Komisi Yudisial) - Sebagai negara hukum, sepatutnya kepercayaan publik di bidang hukum terutama peradilan menduduki peringkat teratas di Indonesia. Namun, tingkat kepercayaan publik kian tercoreng oleh etika-etika tercela yang melibatkan hakim, jaksa dan penegak hukum lain. Hal ini menjadi tantangan besar reformasi peradilan. Padahal di sisi lain, masyarakat tidak

Banyuwangi (Komisi Yudisial) – Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ada 4,57 juta masyarakat adat hingga Agustus 2023. Setiap masyarakat adat memiliki hukum adatnya sendiri (the living law) yang tidak tertulis dan tidak bisa dituliskan. Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Osing Banyuwangi Wiwin Indiarti mengungkap bahwa tidak

Banyuwangi (Komisi Yudisial) – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap mengancam kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jember Ira Rachmawati menyatakan, pers tidak gentar karena pers merupakan salah satu dari empat pilar demokrasi. Tiga lainnya adalah eksekutif, legsilatif, dan yudikatif.  "Tugas pers sebagai _watchdog_ adalah mengawasi,

Banyuwangi (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar edukasi publik dengan menyasar masyarakat adat Osing Banyuwangi, Kamis (5/10) di Sekolah Adat Osing Pesinauan di Sawah Art Space, Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Acara dibuka dengan tari Gandrung Jejer Jaran Dawuk yang merupakan tari tradisional khas Banyuwangi, yang biasanya ditujukan

Kendari (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima kunjungan dari Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (FH Unsultra), Jumat (6/10) di Kantor Penghubung KY Sultra, Kendari. Selain menjalin silaturahmi, kunjungan ini sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara KY dan Unsultra yang ditandatangani pada 31 Agustus 2023

Kupang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kupang, Kamis (5/10), di Kantor Penghubung KY NTT, Kupang. Salah satu tujuan dari audiensi ini adalah bersinergi untuk mengawal peradilan bersih di NTT. Selain itu,