Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa wewenang KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak hanya melalui pengawasan, tetapi juga perlindungan atau advokasi. Wewenang tersebut oleh KY selalu dikampanyekan dalam waktu hampir tiga tahun belakangan ini ke

Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi yang mewakili KY sebagai penanggap menyoroti anggaran dalam jaminan keamanan hakim dan persidangan. Kadafi mengakui bahwa anggaran keamanan pengadilan di Indonesia terbilang kecil. Binziad berseloroh agar negara lain jangan berkecil hati apabila apabila anggaran pengamanannya kecil. “Di Indonesia, bahkan ada pengadilan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Seminar Internasional yang bertema “Mewujudkan Independensi Peradilan Melalui Jaminan Keamanan Hakim dan Persidangan”. Seminar yang digelar pada Selasa (12/09) di Hotel Borobudur, Jakarta ini menyajikan beberapa narasumber. Yakni Honourable Justice Midas Marquez dari Mahkamah Agung Filipina, perwakilan United States Marshals Service John

Jakarta (Komisi Yudisial) - Tren kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meski begitu, jumlah permohonan pemantauan persidangan ke Komisi Yudisial (KY) terhadap kasus-kasus rentan yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) menunjukkan data yang sebaliknya. Dalam melakukan pengawasan preventif terkait pemantauan persidangan, KY menggagas penyusunan instrumen yang nantinya

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diberi tugas mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) melalui Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi

Semarang (Komisi Yudisial) - Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui sebanyak 42 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023, termasuk di antaranya adalah Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial (KY). Penguatan KY dalam revisi UU KY diorientasikan pada penguatan dua hal, yaitu penguatan kewenangan dan penguatan kelembagaan.   "Kami berharap

Kendari (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah membentuk kantor Penghubung di Sulawesi Tenggara untuk membantu pelaksanaan tugas KY. Penghubung KY bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan

Kendari (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan 5 perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, Kamis (31/8). 5 perguruan tinggi itu, di antaranya Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Muhammadiyah Buton, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Universitas Sulawesi Tenggara, dan Universitas Sembilan Belas November

Samarinda (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Timur beraudiensi dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda, Rabu (30/8) di Kantor PTA Samarinda. Tujuan kunjungan ini untuk mempererat sinergisitas dan kolaborsi antarlembaga.   Plt. Koordinator Penghubung KY wilayah Kalimantan Timur Abdul Ghafur menjelaskan, sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga

Samarinda (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Timur terus memperluas jejaring dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur. Kolaborasi dan sinergi ini diharapkan dapat memperluas jaringan KY dalam upaya menciptakan peradilan bersih. Selain itu, sinergi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi