Berita

Surabaya (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi menjadi narasumber pada Diskusi Publik “Membudayakan Integritas di Kampus” dan Peluncuran ZILK (Zona Integritas di Lingkungan Kerja) di Pusat Studi Hukum HAM (Center of Human Rights Law Studies/HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Gedung C Fakultas

Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (20/5) di Ruang Kerja Gubernur Jawa Tengah. Audiensi tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinergisitas antara Penghubung KY Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta bentuk dukungan atas pelaksanaan wewenang dan tugas

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) melaksanakan upacara hari Kebangkitan Nasional ke-111 di Lapangan Upacara KY, Jakarta, Senin (20/5). Upacara dipimpin oleh Wakil Ketua KY Maradaman Harahap dan diikuti Anggota KY, pejabat struktural, tenaga ahli dan pegawai KY.   Tujuan peringatan 111 Tahun Kebangkitan Nasional Tahun 2019 adalah untuk terus memelihara,

Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota DPR RI Benny K. Rahman mengungkapkan, saat mengamandemen UUD 1945, pembuat legislasi lupa memperhatikan pembinaan pelaksana kekuasaan kehakiman, tidak peduli pada proses rekrutmen para pemegang keadilan. Hanya di tingkat Mahkamah Agung (MA) saja yang diperhatikan, di mana hakim agung dipilih oleh Komisi Yudisial (KY) dan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menyelenggarakan diskusi media terkait Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dengan tema "Politik Hukum Peradilan Indonesia Dalam RUU Jabatan Hakim", pada Senin (20/5) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber Anggota KY Sukma Violetta, Anggota DPR RI Benny K. Rahman, dan peneliti senior PUKAT UGM Zainal

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kehadiran puluhan mahasiswa dan dosen pendamping dari Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Bali pada Senin (20/05) di Ruang Pers KY oleh Tenaga Ahli KY Totok Wintarto.    Dalam diskusi, salah satu mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur mempertanyakan mengapa banyak hakim yang dikenakan sanksi kemudian dimutasi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota DPR RI M. Nasir Djamil menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim adalah regulasi yang diperlukan untuk menjawab ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan. Regulasi tersebut menjadi bahan pijakan untuk menghadirkan apa yang disebut  kemerdekaan seorang hakim dalam memutuskan perkara yang ditangani, sehingga tidak ada intervensi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar diskusi media terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim dengan tema "Melanjutkan Dukungan Pembahasan RUU Jabatan Hakim", Selasa (14/5) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber, yaitu Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Anggota DPR RI M. Nasir Djamil, dan Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar.   RUU

Gianyar (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggandeng aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman hukum melalui Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) dalam bentuk Sarasehan Hukum bertajuk Pembudayaan Hukum Masyarakat di Kantor Kecamatan Ubud, Jumat (3/5), Gianyar Bali.   Plt Sekretaris Jenderal KY Ronny Dolfinus Tulak mengatakan, salah satu strategi pencegahan yang dilakukan

Medan (Komisi Yudisial) – Wewenang Komisi Yudisial (KY) yang termuat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mengandung makna preventif dan represif.   “Menjaga berarti KY melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan