Berita
-
Warga Borong Makassar Siap Dukung KY Wujudkan Peradilan Bersih
Makassar (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan VI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa melaksanakan kegiatan Tudang Sipulung yang bertemakan “Pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih” di Mesjid Jami Al-Ittihad Borong, Makassar, Sulsel, Sabtu (23/3). Hadir
-
KY dan Penegak Hukum Tingkatkan Partisipasi Masyarakat
Tegal (Komisi Yudisial) - Kegiatan Edukasi Publik Sarasehan Hukum yang bertajuk Pembudayaan Hukum Masyarakat salah satu tujuannya adalah mendekatkan masyarakat dengan aparat penegak hukum, sehingga selain menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat, juga dapat berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Hal itu menjadi keutamaan dalam Sarasehan Hukum Pembudayaan Hukum Masyarakat yang
-
Bersama Penegak Hukum KY Upayakan Pembudayaan Hukum Masyarakat
Tegal (Komisi Yudisial) - Untuk memberikan pemahaman seputar dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial (KY) menggandeng pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini Komisi Yudisial menghadirkan unsur penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dalam Sarasehan Hukum bertajuk Pembudayaan Hukum
-
Penerapan Etika Mendorong Terwujudnya Peradilan Bersih
Medan (Komisi Yudisial) - Menanamkan nilai-nilai etika sejak dini serta mengajarkan nilai dasar profesi menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Agar nantinya ketika seseorang menjabat sebagai hakim sudah mengetahui secara baik tentang hak dan kewajiban yang diemban selama menjabat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus saat
-
KY Sebagai Penyeimbang Kekuasaan Kehakiman
Medan (Komisi Yudisial) - Munculnya oknum yang merusak lembaga peradilan tidak terlepas dari adanya pergeseran nilai dasar profesi, dimana oknum tersebut menimbulkan gambaran negatif terhadap dunia peradilan saat ini. Hal tersebut dipaparkan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus saat mengisi Kuliah Umum “Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan
-
Tegakan KEPPH, KY Lindungi Pelapor
Ponorogo (Komisi Yudisial) - Setelah melapor ke Komisi Yudisial (KY), apakah dalam melaporkan pelanggaran hakim, pelapor dilindungi identitasnya oleh KY?. Pertanyaan tersebut muncul oleh salah satu peserta Studium Generale Konstribusi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Adil dan Berintegritas di Aula IAIN Ponorogo, Kamis (21/3). Menjawab pertanyaan tersebut Ketua Bidang Hubungan Antar
-
KY Ingin Sosok Hakim Adil dan Berintegritas
Ponorogo (Komisi Yudisial) - Gagasan awal munculnya Komisi Yudisial (KY) datang dari para hakim. Hal itu ditandai dengan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang dimaksudkan untuk mendapatkan hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan
-
KY Jalin Kerjasama dengan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
Ponorogo (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) yang diwakili Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi tandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Moh. Munir di Aula IAIN Ponorogo, Kamis (21/3). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bidang
-
KY Luncurkan Desk Pemilu
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) meluncurkan secara resmi satuan tugas khusus yang bernama Desk Pemilu. Desk inilah yang nantinya akan melakukan pemantauan sidang perkara pemilu, menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam perkara pemilu, dan melakukan upaya-upaya apabila ada dugaan perilaku yang merendahkan
-
KY dan Bawaslu Tandatangani MoU Pemantauan dan Pengawasan Perkara Pemilu
Jakarta (Komisi Yudisial) – Menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemantauan dan pengawasan perkara pemilu di pengadilan serta advokasi hakim perkara pemilu, Senin (18/3) di Auditorium KY, Jakarta. Penandatanganan MoU dilakukan oleh