Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi kualitas untuk calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2022/2023 yang dilakukan secara tatap muka, Senin (17/10) di Millenium Hotel, Jakarta. Pada sambutan pembukaan, Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menjelaskan bahwa seleksi kali ini adalah tindak lanjut dari permintaan MA untuk mengisi lowongan-lowongan kosong di MA. Seleksi kualitas adalah tahap kedua di mana untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA berdasarkan standar kompetensi hakim agung dan standar kompetensi hakim ad hoc di MA.

Seleksi kualitas ini diikuti oleh 83 dari 88 calon hakim agung dan 10 dari 13 calon hakim ad hoc HAM di MA yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.  

"Terdapat  5 orang dari kamar Pidana yang mengundurkan diri dengan rincian sebagai berikut : 2 orang dengan alasan mengikuti seleksi jabatan lain, 1 orang dengan alasan kesehatan, dan 2 orang dengan alasan pribadi. Sementara untuk calon hakim ad hoc HAM di MA terdapat 2 orang yang mengundurkan diri dengan alasan mengikuti seleksi jabatan lain dan 1 orang lainnya dikarenakan lulus administrasi untuk 2 lowongan pada Kamar Pidana dan ad hoc HAM di MA," papar Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar. 

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah mengucapkan selamat kepada para calon yang berhasil lolos ke tahap kualitas ini. Nurdjanah menyampikan dalam seleksi ini, KY memiliki standar yang baku, prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan selaku lembaga negara yang mandiri, di mana prinsip tersebut adalah objektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

"Walau jumlah pendaftar menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, saya tidak berkecil hati. Tidak menutup kemungkinan bila di sini terdapat calon-calon yang berkualitas. Karena untuk menentukan kualitas, tidak tergantung dari sedikit banyaknya pendaftar,” pungkas Siti. 

Seleksi kali ini untuk mencari 11 hakim agung dengan rincian: 1 orang di kamar Perdata, 7 orang di kamar Pidana, 1 orang di kamar Tata Usaha Negara, 1 orang di kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak, dan 1 orang di kamar Agama. Selain itu juga dibutuhkan 3 tiga hakim ad hoc HAM di MA. (KY/Yandi/Festy)