Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Kesejahteraan menjadi satu aspek yang diyakini dapat meningkatkan kinerja hakim. Namun, meski belum ada di kondisi ideal, Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan hakim yang berkeadilan dan berkelanjutan. "Kesejahteraan hakim tidak hanya menyangkut penghasilan atau tunjangan, tetapi juga mencakup rasa aman, dukungan psikologis, keseimbangan kehidupan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) merilis hasil Survei Peningkatan Kapasitas Hakim sebagai dasar penyusunan Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim. Survei diikuti 689 dari 7.260 hakim atau 9,49% dari populasi hakim pada bulan Agustus 2025 lalu.  "Survei ini dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kebutuhan pelatihan, efektivitas metode yang telah

Jakarta (Komisi Yudisial) - Dalam kurun waktu tahun 2020-2025, Program Peningkatan Kapasitas Hakim telah diikuti 2.572 hakim dari 4 lingkungan peradilan. Hal ini sebagai upaya untuk membangun integritas, profesionalisme, dan etos etik hakim di Indonesia. Capaian Komisi Yudisial (KY) ini merupakan bagian dari pilar utama fungsi pencegahan pelanggaran Kode Etik

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar International Webinar: Status and Welfare of Judges: a Comparative Study of Indonesia, Italy, and Other Countries, yang digelar secara daring pada Selasa, (30/9/2025). Peneliti pada Pusat Penelitian Studi Peradilan – Universitas Bologna, Italia Daniela Cavallini  mengungkap prinsip umum tentang gaji hakim di

Jakarta (Komisi Yudisial) - Peningkatan kesejahteraan hakim merupakan salah satu upaya untuk menjaga marwah dan independensi peradilan. Jaminan kesejahteraan dan kemandirian anggaran menjadi kunci peradilan yang kuat. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mendorong penerapan Sistem Gaji Tunggal (Single Salary System) agar kenaikan gaji mencerminkan total penghasilan, sekaligus menjadi dasar perhitungan pensiun.  "Perjuangan MA

Jakarta (Komisi Yudisial) - Kesejahteraan hakim menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi integritas dan independensi hakim. Oleh karenanya, negara wajib menjamin dan mengakui hakim sebagai pejabat negara dan memenuhi hak dan fasilitasnya, termasuk kewajibannya.  “Negara harus menjamin dan mengakui hakim sebagai pejabat negara. Di sisi lain, negara memang sudah mulai

Jakarta (Komisi Yudisial) - Kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas hakim sangat besar, sementara sumber daya yang tersedia baik di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Yudisial (KY) masih sangat terbatas. Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Astriyani berpendapat bahwa ada fragmentasi kelembagaan dalam melaksanakan inisiatif penguatan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar webinar "Peningkatan Kapasitas Hakim: Perbandingan Indonesia-Italia dan Negara-Negara Lain", Selasa (27/5/2025) yang disiarkan melalui Youtube KY.  Webinar ini menghadirkan Anggota KY Sukma Violetta dan dua praktisi hukum lainnya, yaitu pengacara Italia Jacopo Cappuccio dan Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pencegahan melalui peningkatan kapasitas hakim. KY melaksanakan tiga jenis pelatihan, yaitu pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pelatihan tematik berdimensi KEPPH, dan pelatihan peningkatan profesionalisme hakim. "KY memberikan pelatihan KEPPH untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan komitmen terhadap KEPPH.

Bandar Lampung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas hakim terkait isu perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Hal ini sebagai upaya agar hakim dapat mengimplementasikan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hak-hak PBH dapat terpenuhi. Setelah menggelar