Berita
-
Hindari Penyalahgunaan Wewenang, Terapkan Konsep Shared Responsibility
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Saat reformasi terdapat perubahan sistem peradilan dari dua atap menjadi satu atap. Namun, sistem satu atap juga menyisakan persoalan, seperti kekhawatiran munculnya monopoli kekuasaan. "Oleh karenanya, rata-rata sistem peradilan dunia menyadari bahwa persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu entitas, apalagi membenani para hakim sebagai
-
Integritas Penentu Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menegaskan pentingnya integritas dalam seleksi Hakim Konstitusi dan Hakim Agung. Di sini, penting untuk memperhatikan penelusuran rekam jejak dan integritas calon. "Spesifikasi berintegritas adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kemampuan penting, tapi jauh lebih penting integritas," tegas Hamdan saat menjadi
-
Pakar Hukum di Yogyakarta Bahas Problematika Seleksi Hakim Agung
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparat pengadilan, termasuk hakim, menambah panjang catatan buruk peradilan di Indonesia. Hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah letak kesalahan ada di proses rekrutmen? Guna menjawab itu, Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas
-
Contempt of Court Perlu Dipertegas
Pontianak (Komisi Yudisial) – “Saya dulu pernah menyidangkan kasus terorisme saat masih di PN Jakarta Pusat. Ketika keluar dari ruang persidangan, pinggang saya ditempel dengan seperti benda tajam serta diancam akan dibunuh oleh oknum. Padahal di situ ada banyak polisi. Saya langsung tantang saja oknum itu, kemudian dia mundur sendiri". Pengalaman
-
Masih Banyak Hakim Berintegritas, KY Terus Upayakan Jaga Martabat Hakim
Pontianak (Komisi Yudisial) – Sebagai lembaga yang memiliki tugas menjaga marwah dan martabat hakim, Komisi Yudisial (KY) aktif melakukan program pencegahan seperti advokasi hakim. Namun, program-program itu sering luput dari pemberitaan media karena media lebih tertarik dengan fungsi pengawasan terhadap hakim. KY memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang
-
KY Dorong Penguatan Hukum Adat di Indonesia
Denpasar (Komisi Yudisial) - Salah satu unsur yang penting dalam sebuah putusan hakim adalah mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, refleksi keberadaan hukum adat dapat tercermin di dalamnya. Komisi Yudisial (KY) mendorong nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang di era modern ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KY Jaja Ahmad
-
Ultah ke-13, KY Luncurkan Film dan Buku
Jakarta (Komisi Yudisial) – Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-13, Komisi Yudisial (KY) meluncurkan film dan dua buku. Sebagai sarana publikasi, film berjudul Pengabdian dan buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman serta Panduan Pemantauan Persidangan ini sebagai bentuk komunikasi antara KY dengan masyarakat. Hal ini sebagai upaya
-
Hakim Agung Jalur Nonkarier Hadir Menjawab Rasa Keadilan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menganggap polemik hakim agung lewat jalur karier maupun nonkarier tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab sistem rekrutmen hakim agung tersebut sudah dipilih dan pasti tidak akan ada yang sempurna karena buatan manusia. Namun, agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka
-
Hakim Agung Nonkarier Tetap Dibutuhkan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menimbulkan diskursus terhadap jalur nonkarier dalam seleksi calon hakim agung (CHA). Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) berpendapat ketersediaan
-
KY dan Mitra Tandatangani Komitmen Bersama Wujudkan Peradilan Jujur dan Adil
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) akan pantau sengketa pemilihan umum (Pemilu) 2019. Sebagai langkah awal, KY beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan elemen masyarakat lainnya melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mewujudkan peradilan jujur dan adil. “Agar tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman