Berita
-
Jumlah Laporan ke KY Cenderung Menurun
Bandung (Komisi Yudisial) - Sepanjang Januari-September 2019, Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1139 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 669 surat tembusan. Jumlah ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3474 laporan. "Jika dilihat dari sisi kuantitas, laporan yang masuk ke KY
-
KY Tekankan Hakim Harus Berintegritas dan Adil
Bandung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Workshop dan Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) Tahun 2019 untuk para hakim dari empat badan peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menekankan pentingnya integritas dan keilmuan para hakim agar memberikan rasa keadilan. “Integritas hakim sangat
-
KY Ikuti Pameran Legal Expo Kemenkumham
Jakarta (Komisi Yudisial) - Salah satu rangkaian Hari Dharma Karyadhika Kementerian Hukum dan HAM 2019 yaitu Pameran Legal Expo yang digelar pada Kamis-Jumat, 24-25 Oktober 2019 di Plaza Semanggi, Jakarta. Dalam sambutan penutupan acara, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan, legal expo merupakan medium bagi sosialisasi dan
-
KY Ajak Akademisi Jaga Marwah Hakim
Cirebon (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menegaskan pentingnya sinergi KY dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi untuk mendorong pengawasan hakim. Hal ini penting untuk menjaga marwah hakim mengingat kemuliaan profesi yang dimilikinya. "Bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan salah satu upaya KY dalam menjaga
-
KY Ajak Fakultas Hukum Dorong Penguatan Komisi Yudisial
Jambi (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi selenggarakan Diskusi Publik “Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam Proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di Pengadilan” di Aula Rektorat Universitas Jambi, Kamis (24/10). Hadir sebagai pembicara Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY KMS A. Roni
-
Jalin Silaturahmi, Sekjen KY Kunjungi Harian Jambi Ekspres
Jambi (Komisi Yudisial) - Di sela-sela kegiatan di Provinsi Jambi, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat didampingi Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KMS A. Roni mengunjungi Harian Jambi Ekspres, Rabu (23/10). Kunjungan Sekjen KY diterima oleh Pimpinan dan Redaksi Jambi Ekspres. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dengan stake holder
-
KY Ajak Pimpinan Pengadilan Jadi Role Model
Jambi (Komisi Yudisial) - Upaya untuk membersihkan lembaga peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) menjadi perhatian Komisi Yudisial (KY). Di antaranya dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. “Perlu adanya peran pimpinan badan peradilan sebagai
-
Sinergisitas KY-MA Diharapkan Tingkatkan Pengawasan Hakim
Jambi (Komisi Yudisial) - Tugas dan peranan Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dalam konteks pengawasan terhadap hakim bersifat saling melengkapi dan sejalan dengan tugas Komisi Yudisial (KY). Sinergisitas Bawas MA dan KY dalam menangani laporan atau pengaduan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap hakim. Hal tersebut disampaikan
-
KY-MA Tingkatkan Konsolidasi di Jambi
Jambi (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar “Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Rangka Sinergitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih” di Aula Pengadilan Tinggi Jambi, Rabu (23/10). Kegiatan ini merupakan inisiatif KY untuk melakukan konsolidasi secara langsung dengan Mahkamah Agung (MA) dan seluruh pimpinan lembaga peradilan dalam rangka bersinergi
-
Kepastian Hukum Sokong Perkembangan Industri
Serang (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengatakan bahwa ada delapan ciri Indonesia sebagai negara hukum. Yaitu, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, asas legalitas, peradilan TUN, negara hukum demokratis, negara kesejahteraan, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara Indonesia yang mengakui, dan menghormati