Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa. Konferensi berlangsung pada hari Rabu (11/11) di Gedung Nusantara IV komplek MPR/DPR, Jakarta. Turut hadir antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menulis Buku Hukum Adat Teori, Sejarah, Pengakuan Negara, dan Yurisprudensi. Untuk memperkenalkan buku tersebut, dilakukan diskusi pada Selasa (10/11) yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai profesi melalui zoom meeting. Hadir pula Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan yang diikuti secara langsung oleh seluruh Pejabat Struktural di Kantor KY dan seluruh pegawai secara daring, Selasa (10/11).   Jaja Ahmad Jayus dalam pembacaan amanatnya mengatakan bahwa Hari Pahlawan tidak hanya sekedar

Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari kedua (04/11) Workshop Jarak Jauh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2020 menghadirkan narasumber hakim tinggi  Albertina Ho. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menyampaikan materi soal komunikasi efektif saat bersidang untuk para hakim.   Menurutnya, kemampuan berkomunikasi sangat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Di tengah pandemi ini, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus berpendapat bahwa isu revolusi industry 4.0 dan 5.0 berdampak pada perkembangan hukum, pemerintahan, dan keadilan sosial.   “Pola hubungan antara manusia, terutama di bidang perdagangan, terpengaruh pada bagaimana peran teknologi sangat dominan dalam bertransaksi.

Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Basari menyoroti filosofi munculnya gagasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang kembali masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Menurutnya, RUU Jabatan Hakim adalah upaya untuk menegaskan posisi hakim sebagai "Yang Mulia".   “RUU Jabatan Hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengapresiasi upaya DPR RI yang kembali mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. KY berharap DPR dapat segera menuntaskan pembahasan RUU Jabatan Hakim yang menempatkan hakim sebagai pejabat negara

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi daring bertema Mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim untuk Perbaikan Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Rabu (9/9) melalui webinar. Menurut Plt. Sekretaris Jenderal KY R. Adha Pamekas, webinar ini berangkat dari concern KY terhadap pembahasan RUU Jabatan Hakim yang saat ini kembali

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY)  Jaja Ahmad Jayus berpartisipasi dalam Festival Puisi yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI, Selasa (27/10). Festival Puisi ini mengambil tema “Wajah Pelayanan Publik dalam Puisi” untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda serta Bulan Bahasa dan Sastra. Festival disiarkan melalui kanal Youtube Ombudsman RI

Salatiga (Komisi Yudisial) - Korupsi bisa terjadi karena adanya pelanggaran perilaku dan administrasi. Kebanyakan korupsi terjadi karena adanya sistem administrasi dan lingkungan yang buruk. Hanya Mahkamah Agung (MA) yang dapat mengubah ekosistem lingkungan yang baik sebagai langkah pencegahan terjadinya korupsi pada lingkungan peradilan di Indonesia.   Hal itu disampaikan