Berita
-
Jaga Profesionalitas, Hakim Dilarang Beri Pendapat kepada Publik
Bogor (Komisi Yudisial) – Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, hal ini berlaku terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Namun apabila hakim ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi juru bicara
-
Konferensi Nasional Etika Berbangsa dan Bernegara
Jakarta (Komisi Yudisial) - Dalam menegakkan hukum dan keadilan, aspek etika memainkan posisi penting. Artinya, penegakan hukum tidak dapat mengesampingkan etika. "Padahal, mengutip Earl Warren, hukum hanyalah perahu layar yang mengapung di lautan etika yang luas.Untuk itu, penting memperkuat penegakkan etika di Indonesia," urai Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari
-
Masyarakat Melek Hukum Ringankan Tugas Pengadilan
Bandung (Komisi Yudisial) - Selain di Kelurahan Pasir Wangi, Komisi Yudisial (KY) juga menyambangi Kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung untuk mensosialisasikan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH). Melalui Sarasehan Hukum "Pembudayaan Hukum di Masyarakat", KY menghadirkan aparat penegak hukum seperti hakim dan polisi untuk langsung berdialog dengan masyarakat. Hadir pada
-
KY Sasar Kelurahan Sosialisasikan PPIH
Bandung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar Sarasehan Hukum "Pembudayaan Hukum di Masyarakat" di Kelurahan Pasir Wangi Bandung, Jawa Barat, Jumat (31/03). Kegiatan ini merupakan rangkaian Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) yang dilakukan oleh KY. Hadir sebagai narasumber Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung Wasdi, Kasat Intelkam Polrestabes Bandung Rizal Wirawan
-
KY Ajak Siswa SMA 2 Bandung Kunjungi PN Bandung
Bandung (Komisi Yudisial) - Puluhan siswa SMA N 2 Bandung berkunjung ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung atas ajakan Komisi Yudisial (KY), Kamis (30/3). Kunjungan ini untuk mengenalkan institusi pengadilan, termasuk hukum acara kepada para siswa tersebut. “Kami berharap melalui semacam ini bisa menumbuhkan kedekatan dan bisa lebih mengenalkan institusi pengadilan kepada
-
KY Gelar Safari Budaya Integritas di Bandung
Bandung (Komisi Yudisial) - Dalam menjaga dan menegakkan etika, integritas menjadi salah satu elemen penting. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mencoba memupuk integritas untuk semua kalangan masyarakat, termasuk generasi muda melalui kegiatan safari budaya integritas,
-
KY-DPR Perlu Optimalkan Sinergi Responsibility dalam SCHA
Jakarta (Komisi Yudisial) - Untuk mencari hakim agung yang ideal perlu membangun sinergi responsibility antara Komisi Yudisial (KY) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu perlu duduk bersama antara KY dan DPR untuk menetapkan parameter yang harus dibangun dalam proses Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA). Hal tersebut mengemuka dalam diskusi media bertema
-
Gelar Diskusi Media, KY Tingkatkan Komunikasi Pelaksanaan SCHA
Jakarta (Komisi Yudisial) - Guna membangun sinergi antara KY dan DPR terkait pelaksanaan seleksi calon hakim agung (CHA), Komisi Yudisial (KY) menggelar diskusi media bertema "Dinamika Seleksi Calon Hakim Agung", Kamis (23/3) di Restoran Tjikini Lima, Jakarta Pusat. Diskusi media membahas strategi untuk menjembatani dinamika dalam proses seleksi CHA, seperti tidak
-
Publik Diminta Pahami Wewenang KY dengan Pendekatan Etik
Jakarta (Komisi Yudisial) - Untuk memahami bagaimana Komisi Yudisial (KY) menjalankan wewenang dan tugasnya diperlukan pendekatan etik. Hal ini perlu dipahami mengingat KY adalah lembaga negara yang berkaitan masalah etik, bukan teknis peradilan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi melihat hal itu seringkali menyebabkan
-
Nilai Pancasila adalah Kekuatan Moral Putusan Hakim
Tegal (Komisi Yudisial) - Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan filosofis yang menuntun aparat penegak hukum untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara. Nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai kekuatan moral, termasuk dalam setiap putusan hakim. "Seorang hakim harus melaksanakan ketentuan perundang-undangan dengan tetap berpegang teguh pada landasan filosofis Pancasila.