Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berwenang mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Keahlian dan pengalaman khusus hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dibutuhkan dalam dunia peradilan di Indonesia.   Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menanggapi komentar dari salah

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menjadi inspektur upacara dalam peringatan Sumpah Pemuda di Lapangan KY, Jakarta, Jumat (28/10).   Upacara tersebut diikuti oleh Anggota KY, Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto,Tenaga Ahli KY, para Pejabat Eselon II, III, dan IV, serta staf KY.   Dalam amanatnya, Aidul mengingatkan bahwa upacara

Jakarta (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menyoroti kondisi aktual dunia peradilan berdasarkan sistem satu atap (one roof system). Masih banyak permasalahan yang timbul dari sistem ini. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) perlu memikirkan reorientasi sistem satu atap ini.   Menurut Sukma, UU Nomor 35/1999 Jo

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mengajukan lima prinsip dasar perubahan manajemen hakim yang harus ada dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH). Menurut Wakil Ketua KY Sukma Violetta, harus ada perubahan substansi yang signifikan dalam pengelolaan hakim.   Sukma mengungkapkan, prinsip pertama adalah misi dan semangat yang dibawa harus membawa perubahan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menegaskan, wajar apabila hubungan KY dengan Mahkamah Agung (MA) ada kalanya dipandang kurang harmonis. Karena hubungan antar kedua lembaga bila terlalu harmonis dikhawatirkan akan mempengaruhi proses penegakan keadilan bagi masyarakat. Yang paling utama adalah

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitirciada Azhari didampingi Wakil Ketua KY Sukma Violetta, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Jaja Ahmad Jayus dan Sekretaris Jenderal KY Danang WIjayanto menyerahkan usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) kepada

Jakarta (Komisi Yudisial) – Belasan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti (UPB), Kalimantan Barat, mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Senin (24/10). Rombongan diterima oleh Tenaga Ahli KY Imran yang didampingi oleh Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi Hamka Kapopang.   Antusiasme mahasiswa mengetahui tentang KY begitu tinggi. Seorang mahasiswa menanyakan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Namun, fakta saat berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial menunjukkan sebaliknya. Salah satu penyebab karena keterikatan dengan hukum acara perdata.   Pernyataan tersebut diungkapkan oleh calon hakim ad hoc

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) Saut Kristianus mengungkapkan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Hubungan Industrial. Saut menjawab pertanyaan salah satu pewawancara dalam wawancara calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, Rabu (19/10) di Auditorium Komisi Yudisial (KY), Jakarta.   Para pewawancara terdiri dari Anggota

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial Juanda Pangaribuan mengakui Indonesia belum siap untuk melaksanakan peraturan hukum Hubungan Industrial secara liberal seperti negara lain. Hal itu karena faktor budaya hukum Indonesia.   “Di Indonesia, berdasarkan pengalaman saya sebagai hakim ad hoc Hubungan Industrial, masih sering kali ditemukan upaya para pihak