Hasil Pencarian:

Lombok Barat (Komisi Yudisial) - Nilai tertinggi dalam penegakan hukum adalah independensi. Meski demikian, hal itu bukan sesuatu yang istimewa, mutlak, dan kedap suara. Independensi menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas kepada publik.   Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dalam Lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran

Samarinda (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi bersilaturahmi dengan redaksi Kaltim Post, Rabu (6/9), Samarinda. Dalam kunjungannya tersebut, Farid menjelaskan tujuan kedatangan ke redaksi Kaltim Post untuk berbagi informasi terkini terkait program dan kegiatan yang dikerjakan KY.   Di awal, Farid menjelaskan tugas KY untuk

Mataram (Komisi Yudisial) - Untuk meningkatkan kualitas laporan yang masuk, Komisi Yudisial (KY) mengajak masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pahami tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).   Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito saat menjadi pembicara dalam talkshow di

Mataram (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito bersilaturahmi ke Suara NTB, Rabu (6/9) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Joko mengungkapkan laporan pengaduan masyarakat ke KY yang berasal dari NTB.   NTB berada di urutan ke sembilan dari seluruh propinsi yang ada di Indonesia

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). OTT kali ini terhadap hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan panitera di Bengkulu, Kamis (7/9/2017). Hal itu menjadi perhatian serius oleh Komisi Yudisial (KY).   Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari berharap segera ada koordinasi yang lebih kuat antara KY,

Mataram (Komisi Yudisial) - Hakim wajib memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilakunya. Sebagai pegangan adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang merupakan panduan keutamaan moral dan perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan profesinya.    Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito saat menjadi

Samarinda (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi dan Dekan Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda Darmawati menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai wujud kemitraan dalam mewujudkan peradilan bersih, Kamis (7/9) di Auditorium Gedung Rektorat IAIN Samarinda, Kalimantan Timur.   Nota

Samarinda (Komisi Yudisial) - Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) saat ini masuk  pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Dari beberapa hal yang menjadi perhatian RUU JH, ada salah satu hal pokok, yaitu konsep shared responsibility. Komisi Yudisial (KY) berharap agar publik memantau pekembangan pembahasan RUU JH.   "Lewat shared responsibility ini, KY berfokus pada pengelolaan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) masih membuka penerimaan usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (MA). Sejak dibuka pada 29 Agustus 2017, KY baru menerima 1 usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA.   Untuk meningkatkan animo masyarakat dan menjaring calon hakim ad hoc Hubungan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum hakim di Bengkulu menjadi tamparan bagi dunia peradilan Indonesia.    Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat menjadi narasumber dalam acara Satu Meja "Wajah Gelap Peradilan Indonesia" di Kompas TV, Senin

Jakarta (Komisi Yudisial) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui lima nama calon hakim agung (CHA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) untuk menjadi hakim agung. Persetujuan itu diambil setelah Komisi lll DPR melakukan fit and proper test terhadap CHA yang terdiri dari Hidayat Manao (Kamar Militer), Yodi Martono Wahyunandi (Kamar

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) mendapat opini wajar tanpa pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP terhadap laporan keuangan KY diperoleh sejak tahun 2007 hingga tahun 2017. Penyampaian penghargaan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto. Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat

Mataram (Komisi Yudisial) – Sebagai profesi yang mulia, hakim dituntut agar arief dan bijaksana dalam bersikap dan bertutur kata baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Hal itu juga berlaku saat hakim berada di ruang media sosial sehingga penting bagi hakim untuk berpikir ulang sebelum mengirimkan atau membagikan sesuatu di

Mataram (Komisi Yudisial) - Hakim harus menjaga kemuliaan profesinya dengan melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di dalam dan di luar dinas, termasuk saat menggunakan media sosial. Apabila tidak bijak menggunakan media sosial, hakim rentan melanggar butir ketiga KEPPH, yaitu berperilaku arif dan bijaksana.   “Yang mungkin terjadi konflik kode etik

Surabaya (Komisi Yudisial) - Sebagai profesi yang mulia, hakim diminta untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Hakim jangan sampai tergoda melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga menodai kemuliaannya. Oleh karena itu, Komisi Yudisial (KY) membentengi para hakim tersebut dengan pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan