Siaran Pers

Nomor: 07/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 16 Februari 2024   H-7 Pendaftaran Seleksi CHA dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Ditutup, KY Ingatkan Pendaftar Segera Lengkapi Data   Jakarta (Komisi Yudisial) - Sejak pendaftaran seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) dibuka pada Selasa (30/1/2024), tercatat pada

Nomor: 06/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 6 Februari 2024   Buka Seleksi, KY Harap Kebutuhan Hakim ad hoc HAM di MA Segera Terpenuhi   Jakarta (Komisi Yudisial) - Kebutuhan hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) tergolong sangat mendesak. Sebab proses hukum kasus pelanggaran HAM Berat Paniai di tingkat kasasi disebut mandek

Nomor: 05/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 1 Februari 2024   KY Sosialiasikan Penjaringan Calon Hakim Agung   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus menyosialisasikan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2024. KY telah membuka pendaftaran secara daring seleksi calon hakim agung tahun

Nomor: 04/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 30 Januari 2024   KY Buka Pendaftaran 10 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) membuka pendaftaran untuk calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) tahun 2024.   Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

Nomor: 03/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 24 Januari 2024   Kembali Jalani MKH Karena Selingkuh, Hakim IS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat   Jakarta (Komisi Yudisial) - Hakim nonpalu Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar berinisial IS dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Selasa

Nomor: 02/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 17 Januari 2024   Dukung Kelancaran Pemilu, KY Gelar Deklarasi Pengawasan Persidangan Pemilu   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar Deklarasi Pengawasan Persidangan Pemilu dan Pilkada Untuk Peradilan Yang Jujur dan Adil pada Rabu, 17 Januari 2024 di Jakarta. KY menggandeng sejumlah lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU),

Nomor: 01/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2024   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 16 Januari 2024   KY Siap Pantau Persidangan Perkara Pemilu dan Pilkada 2024   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) berkomitmen mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang bersih dan adil. Salah satu peran KY adalah melakukan pengawasan dan pemantauan persidangan Pemilu dan

Nomor: 35/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2023   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 19 Desember 2023   KY Raih Predikat “Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (19/12) di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta. KY

Nomor: 34/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2023   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 7 Desember 2023   KY Raih Predikat Sistem Merit Sangat Baik dari KASN   Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) kembali meraih Anugerah Meritokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2023 dengan kategori "Sangat Baik", Kamis, 7 Desember 2023 di Yogjakarta.  Berdasarkan hasil penilaian, KY memperoleh

Nomor: 33/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2023   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 16 November 2023   KY Memperkuat Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum   Jakarta (Komidsi Yudisial) - Pedoman untuk  mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) sudah diatur oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017. Pedoman ini untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender