Siaran Pers

Nomor: 39/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2026   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 10 Oktober 2026   KY Soroti Pentingnya Perlindungan Hakim Menyusul Kericuhan di PN Pati   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada hakim melalui pelaksanaan tugas advokasi hakim menyusul kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Pati. Langkah ini merupakan bagian dari upaya

Nomor: 38/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2026   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Makassar, 1 Oktober 2026   Sasar Indonesia Tengah-Timur, KY Bahas Peran sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman   Makassar (Komisi Yudisial) - Independensi peradilan menjadi komponen penting dalam pemisahan kekuasaan untuk memastikan kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsinya secara bebas dan imparsial. Namun, prinsip independensi harus diiringi dengan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

Nomor: 37/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/9/2026   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 29 September 2026     KY Perkuat Literasi Hukum melalui Diskusi dan Bedah Dua Buku   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong penguatan literasi hukum melalui diskusi literasi dan bedah buku yang berjudul "Metode Penelitian dan Teori Hukum" dan "Kumpulan Keterangan Ahli Hukum Pidana" yang ditulis Ketua

Nomor: 36/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/9/2026   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 23 September 2026   Di Solo, KY Bahas Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman   Solo (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) memiliki posisi penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Penguatan kelembagaan dan kewenangan KY perlu ditempatkan sebagai penyempurna sistem kekuasaan kehakiman secara keseluruhan. Namun, KY

Nomor: 35/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2026   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 15 September 2026   KY Jaring Masukan Masyarakat Sipil di Jateng untuk Kolaborasi Pengawasan Implementasi UU TPKS   Jakarta (Komisi Yudisial) – Negara telah memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, implementasi undang-undang ini masih

Nomor: 34/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2026   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 2 September 2026   Respons KY terhadap Masukan Masyarakat Sipil terkait Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc di MA   Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menghormati masukan dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat sipil terkait seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc

Nomor: 33/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2026   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 11 Agustus 2026   KY Pastikan Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di MA Berjalan Transparan   Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) telah mengumumkan 14 calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung diserahkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan, Jum’at (7/8/2026) di

Nomor: 32/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/8/2026   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 7 Agustus 2026   KY Ajukan 11 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc di MA ke DPR   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah menetapkan secara resmi 14 nama yang terdiri dari 11 orang calon hakim agung, 2 orang calon hakim ad hoc  Hak

Nomor: 31/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/8/2026   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 5 Agustus 2026   KY Jaring Masukan Publik Susun Instrumen Analisis Putusan Implementasi UU TPKS   Jakarta (Komisi Yudisial) - Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kian memprihantikan. Negara telah memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Nomor: 30/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/8/2026   UNTUK DITERBITKAN SEGERA   Jakarta, 3 Agustus 2026   KY Mulai Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc di MA Tahun 2026   Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) resmi memulai tahapan wawancara terbuka bagi 19 orang calon hakim agung, 2 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia