English 
Bahasa
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keynote speech bertema Budaya Etika Penyelenggaraan Negara dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial (KY), Rabu (21/02) di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat.
Bogor (Komisi Yudisial) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keynote speech bertema Budaya Etika Penyelenggaraan Negara dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial (KY), Rabu (21/02) di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat.
Dalam paparannya, Wiranto menjelaskan hukum merupakan pencerminan dan penjabaran nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, maka sumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adalah Pancasila sebagai sistem nilai dasar. Adapun tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan.
“Tujuan negara kita sebagai negara hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, material, dan spiritual. Karena sifat negara hukum, dalam arti luas, tidak bisa dilepaskan dari peranan aktif negara pada berbagai upaya untuk menyelenggarakan kepentingan umum,” urai Wiranto.
Penyelenggaraan peran yang luas itu, lanjut Wiranto, menimbulkan berbagai permasalahan etik bagi aparatur di sidang peradilan dan berdampak erosi kepercayaan atau kredibilitas terhadap peranan peradilan, aparatur peradilan, maupun hukum itu sendiri.
“KY diharapkan mampu memberikan sumbangan yang lebih besar bagi upaya untuk mewujudkan peradilan yang berintikan keadilan. Dalam kaitan itulah, perlu dikembangkan berbagai pemikiran dan langkah kreatif dan dimasyarakatkan. Peradilan yang berkeadilan akan berhasil apabila memperoleh dukungan dan keturutsertaan yang kreatif dan bertanggung jawab di seluruh kalangan dalam masyarakat kita. Tujuan dan tanggung jawab atas proses peradilan yang baik adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” beber Wiranto.
Wiranto berharap dari pelaksanaan rapat kerja ini menjadi satu momentum bagi KY untuk lebih meningkatkan lagi tugas dan fungsinya dalam rangka perbaikan fungsi peradilan yang lebih transparan dan akuntabel guna menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
“Semoga rapat kerja ini berguna untuk meningkatkan KY yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional,” tutup Wiranto. (KY/Noer/Festy)