Pontianak (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkap bahwa Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah salah satu profesi yang banyak diminati. Hal ini terlihat dari banyaknya pelamar yang mendaftar saat rekrutmen ASN dibuka. Meski dianggap sebagai profesi idaman, Amzulian menyoroti persepsi negatif terhadap ASN yang harus dibenahi terutama pada aspek koruptif.

“Salah satu harapan dari ASN yang bersih adalah terciptanya peradilan yang terpercaya sebagai benteng terakhir keadilan. Faktanya masih banyak masalah dalam peradilan, terutama kepercayaan publik yang kini menduduki peringkat keempat atau kelima dalam survei kepercayaan masyarakat terhadap lembaga," jelas Amzulian saat menjadi narasumber pada seminar bertema “Peran Serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Meningkatkan Integritas dan Profesionalitas Hakim Menuju Peradilan yang Dipercaya Publik” di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (11/12). 

Lebih jauh, Amzulian juga menyatakan bahwa ASN yang tidak koruptif berperan dalam menciptakan peradilan yang berwibawa. Peradilan berwibawa sendiri diyakini Amzulian dapat tercipta dari kolaborasi ASN dan peran pemerintah.

“Negara juga harus memperhatikan bidang peradilan secara serius, termasuk kesejahteraannya. Saya banyak datang ke pengadilan negeri, hakim belum layak jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya. Jika dibandingkan rumah dinas ketua pengadilan negeri dengan kepala polisi daerah dan kepala kejaksaan tinggi, maka pasti beda jauh," ungkap Amzulian.

Fokus pada peran ASN dalam membangun kepercayaan publik, Amzulian berpesan agar ASN harus menjunjung etika sesama abdi negara. Selain itu, lanjut Amzulian, ASN harus menghindari bersikap arogan, ego institusi, dan memeras sesama kolega sendiri.

“Pada akhirnya menjadi ASN adalah pilihan kita, maka jadilah ASN yang disiplin, setia dan berani," tutup Amzulian.

Seminar  ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat memaksimalkan pelayanan yang profesional bagi kepentingan publik. (KY/Ikhsan/Festy)