English 
Bahasa
Komisi Yudisial (KY) mengumumkan penerimaan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020.
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan penerimaan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari menjelaskan, seleksi ini untuk menindaklanjuti Surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 18/WKMA-NY/SB/4/2020 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung RI. Melalui surat tersebut, MA membutuhkan 2 orang untuk kamar perdata, 4 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar militer, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Sementara kebutuhan untuk hakim ad hoc di MA terdiri dari 6 orang hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada MA dan 2 orang hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA.
Merespon hal itu, ujar Aidul, Pimpinan KY telah melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan Komisi III DPR. Kedua lembaga sepakat bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA dapat dimulai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Bila ditunda, maka jangka waktu penundaan maksimal 6 bulan sejak diterimanya surat permohonan dari MA.
"Dalam situasi pandemi ini, maka Pimpinan KY telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pimpinan MA. Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA difokuskan untuk pengisian jabatan hakim agung kamar Tata Usaha Negara khusus pajak dan hakim ad hoc di MA. Hal itu karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk posisi-posisi tersebut," urai Aidul saat menggelar press conference online, Jumat (10/7).
Adapun kebutuhan seleksi CHA, yaitu 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Sementara kebutuhan calon hakim ad hoc di MA terdiri dari 6 orang hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA, dan 2 orang hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA yang berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Saat ditanya media terkait mengapa jumlah CHA dan hakim ad hoc di MA yang dibuka rekrutmennya berbeda dengan jumlah CHA dan hakim ad hoc di MA yang diminta oleh MA, Aidul menjawab hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan MA dan Komisi III DPR. Permintaan rekrutmen yang dibuka saat ini merupakan permintaan prioritas setelah melakukan diskusi dengan MA.
“Kali ini yang paling urgen dibutuhkan oleh MA adalah hakim agung kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, karena satu-satunya hakim agung yang menguasai perpajakan di MA akan pensiun tahun depan. Hal ini juga berlaku bagi hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA yang banyak telah memasuki masa pensiun atau habis masa tugasnya. Untuk hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, permasalahan hubungan industrial ada banyak, sedangkan jumlah hakimnya sedikit,” jelas Aidul.
Untuk kamar lainnya di MA walaupun ada kekurangan, masih bisa ditolerir oleh hakim agung yang ada saat ini. Kekurangan hakim agung di kamar lainnya akan ditindaklanjuti dalam rekrutmen CHA tahun depan.
"Hal lain yang menjadi kendala karena adanya pandemi ini adalah pemotongan anggaran KY yang signifikan sehingga mempengaruhi pembiayaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan seleksi. Anggaran terbatas karena adanya pemangkasan di seluruh kementerian/lembaga negara terkait pandemi, sehingga mau tidak mau mempengaruhi jumlah CHA yang bisa di-cover oleh KY untuk proses seleksinya," tambah Aidul.
Pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA dilakukan secara online melalui situs www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id mulai 10 Juli s.d. 30 Juli 2020.
Berkas persyaratan dikirim beserta softcopy berkas dalam format PDF dan disimpan di media flash disk/DVD, kemudian dimasukkan dalam map plastik untuk dikirim melalui pos ke Komisi Yudisial Republik Indonesia u.p. Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Agung/Hakim ad hoc di Mahkamah Agung, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661- paling lambat tanggal 30 Juli 2020 (cap pos).
Para CHA dan calon hakim ad hoc pada MA akan menjalani serangkaian tahapan di antaranya: seleksi administrasi, seleksi kualitas secara online, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. Terakhir, KY akan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc pada MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. (KY/Noer/Festy)