Berita

Samarinda (Komisi Yudisial) - Untuk mewujudkan peradilan bersih dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk media massa. Penghubung Komisi Yudisal (KY) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan ke Media Online Lokal Kutai Digital Cakrawala Oke Borneo.Com , Selasa (31/10) di Kutai kartanegara, Kalimantan Timur. Kunjungan ini dalam rangka membangun sinergisitas

Sinjai (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan ke Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) Universitas Ahmad Dahlan Sinjai, Kamis (19/10). Salah satu pembahasan pertemuan soal adanya kemungkinan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Nota kesepahaman ini dirasa bermanfaat bagi pengembangan

Gowa (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) berkunjung ke Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Jumat (13/10). Dalam kunjungan tersebut, Ketua PN Sungguminasa Hasanuddin bercerita soal perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH) yang pernah dialami hakim di sana.   “Di PN Sungguminasa menjadi pengadilan yang berpotensi terjadinya perbuatan merendahkan

Makassar (Komisi Yudisial) – Pada Februari 2024, Indonesia akan menggelar pemlihan umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif. Komisi Yudisial (KY) memberikan perhatian terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana Pemilu dan Pilkada. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Sukma Violetta berpendapat bahwa upaya penegakan

Semarang (Komisi Yudisial) - Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah (Jateng) menggelar dialog keadilan dan  pelantikan pengurus Sahabat Komisi Yudisial (SKY) Kota Semarang di kampus Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang, Sabtu (28/10). Sahabat KY merupakan komunitas mahasiswa di Semarang yang peduli terhadap hukum dan peradilan.  Dalam sambutannya, Koordinator Penghubung

Banda Aceh (Komisi Yudisial) - Prinsip kebebasan  hakim  merupakan  bagian  dari  kekuasaan  kehakiman. Dalam praktik menjalankan konstitusi, Komisi Yudisial (KY) sekalipun tidak berwenang menilai dan mengomentari putusan yang telah melalui proses peradilan oleh hakim.  Demikian pernyataan Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata saat ditanya mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga peradilan Syari’at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada 4 Maret 2003  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk Peradilan

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Juma’in menjelaskan bahwa KY memiliki dua kewenangan utama dalam konstitusi. Wewenang tersebut, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  Di naskah akademis penyusunan usulan

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Aceh Besar menggelar kegiatan Edukasi Publik KY dengan tema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”, Kamis (26/10), di Aula Kantor Bupati Aceh Besar.  Pj. Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyatakan, kegiatan

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Berdasarkan UU KY, maka wewenang tersebut diterjemahkan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan hakim. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa