Berita

Selong (Komisi Yudisial) – Untuk menumbuhkan kesadaran hukum, Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan sarasehan hukum bagi masyarakat di Kelurahan Kelayu Utara, Selong, Lombok Timur.    Acara yang dilaksanakan pada Jumat (27/10) ini menghadirkan narasumber Ketua Pengadilan Negeri Selong Sri Sulastri, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tri Cahyo Hananto, Kasatbinmas Polres Lombok Timur Sigit Sugijanto,

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satunya, korupsi telah terbukti menjauhkan bangsa di dunia dari kemakmuran bersama. Bahkan, korupsi telah menjadi salah satu kecurangan terbesar dalam kehidupan bangsa.   Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisal (KY) Farid Wajdi dalam diskusi KY dengan

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim menjadi keprihatinan Komisi Yudisial (KY). Untuk mencegah hal itu terjadi kembali, KY mengimbau para pimpinan pengadilan untuk mengingatkan para hakim di bawahnya untuk senantiasa memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).   Ketua Bidang Pengawasan

Makassar (Komisi Yudisial) - Banyaknya hakim yang terjerat korupsi, yang kemudian ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang bukan sebagai gambaran umum sosok hakim dan dunia peradilan sudah rusak. Namun, integritas yang merupakan nilai utama untuk dimiliki seorang hakim wajib ditingkatkan.   Hal itu disampaikan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto membantah bahwa hubungan MA dan Komisi Yudisial (KY) bersaing, karena kedua lembaga negara ini selalu berdampingan. Pada kasus operasi tangkap tangan terhadap hakim yang belakangan marak terjadi, MA dan KY siap bersinergi agar hal itu tidak terjadi lagi.   "MA dan KY

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Penggunaan media sosial menjadi sarana untuk mewujudkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan itu tidak pernah sebebas-bebasnya karena harus dibarengi etika. Jangan mengunggah sesuatu yang berpotensi merugikan diri sendiri, institusi atau profesi di media sosial.   Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi

Banjarmasin (Komisi Yudisial) - Sebagai profesi mulia, hakim harus menjaga kewibawaan dan kehormatan dengan memiliki standar etika lebih ketimbang orang biasa. Hakim diminta berperilaku baik dan berhati-hati dalam bertutur kata, termasuk dalam media sosial.   "Hakim dituntut lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial," ujar Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Bekasi (Komisi Yudisial) – Independensi dan akuntabilitas peradilan tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi. Keduanya juga harus diperjuangkan, sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.   “Independensi dan akuntabilitas itu harus satu paket. Independensi itu tidak boleh menjadi pelindung, tapi alat untuk memutus sesuai hati nurani. Di dalam independensi ada

Semarang (Komisi Yudisial) - Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk media massa. Namun, KY berharap media massa dapat menyeimbangkan pemberitaannya.   "Media harus seimbang dalam pemberitaannya, jangan hanya memberitakan sisi negatifnya saja tetapi juga sisi positif atau baiknya juga diberitakan," ungkap Ketua Bidang SDM, Advokasi,

Semarang (Komisi Yudisial) - Sebagai profesi mulia, hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara harus memberikan pertimbangan yang didasari kapasitas keilmuan yang baik dan mumpuni. Selain itu, hakim juga harus berlaku imparsial, yaitu tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara.   "Sebagai gerbang terakhir bagi para pencari keadilan, hakim harus selalu meningkatkan