Berita
-
KY Yakin Masih Banyak Hakim yang Memegang Nilai-Nilai KEPPH
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kedatangan puluhan mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Semarang, Senin (1/7/2024) di di Ruang Pers KY, Jakarta. Diterima oleh Tenaga Ahli KY Totok Wintarto, seorang mahasiswa bertanya soal perbandingan persentase hakim yang berintegritas dengan yang tidak berintegritas. Totok mengakui bahwa KY belum pernah
-
Dukung Inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas, KY Ikuti Nobar Film "Tegar"
Jakarta (Komisi Yudisial) - Hukumonline bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) menggelar talkshow dan nonton bareng Film "Tegar" untuk membangun kesadaran akan pentingnya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, Jumat (14/6) di XXI Senayan City, Jakarta. Film “Tegar” menghadirkan cerita yang inspiratif tentang perjuangan dan keteguhan seorang individu dengan disabilitas, sehingga masyarakat
-
KY dan Komisi III DPR Bahas Rencana Anggaran dan Kerja Prioritas 2025
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Arie Sudihar didampingi para pejabat struktural Sekretariat Jenderal KY menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR untuk membahas Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Pemerintah (RKA/RKP KL) Pagu Indikatif TA 2025, Kamis (13/6) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II
-
Ketua KY Ungkap Tantangan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc di MA
Palembang (Komisi Yudisial) - Di sela kesibukannya melakukan klarifikasi seleksi calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA), Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyempatkan diri membangun semangat ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri). Amzulian juga mengungkap tantangan pelaksanaan
-
KY Gelar FGD Penyempurnaan Instrumen Indeks Integritas Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penyempurnaan Instrumen Indeks Integritas Hakim" pada Senin (03/06/2024). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan utama KY, termasuk Ditjen Badilum, Ditjen Badimiltun, Ditjen Badilag, IKAHI, BPS, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemenkumham. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal
-
Peninjauan Kembali Juga Berfungsi Menjaga Finalitas Putusan
Depok (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi mengungkap adanya benturan antara prinsip finalitas dan falibilitas terhadap putusan pengadilan di Indonesia yang bertemu pada suatu mekanisme yang disebut dengan Peninjauan Kembali (PK). Kadafi mengelaborasi kedua prinsip tersebut dalam disertasi yang kemudian dibukukan dengan judul "Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan
-
Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata Bahas Disruptive Innovation dari Perspektif Hukum
Semarang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengulas soal persoalan hukum yang timbul di era sharing economy karena melahirkan disruptive innovation. Hal ini karena hukum sebagai sistem yang terbuka memungkinkan berinteraksi dengan teknologi. Kecerdasan buatan (AI) di era 4.0 ini melahirkan inovasi model bisnis yang mendorong
-
KY Terus Bekali Calon Pemantau Soal Mekanisme Pemantauan Mandiri Sidang Pemilu dan Pilkada 2024
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus melibatkan publik dalam melakukan pemantauan persidangan perkara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Anggota KY Joko Sasmito mengajak publik berkolaborasi melakukan pemantauan persidangan secara mandiri. Ia menyatakan, pihaknya membekali calon pemantau melalui Training of Trainer (ToT) Pemantauan Persidangan Tindak Pidana Pemilu dan
-
Revisi UU KY Memperkuat Fungsi Pengawasan
Surabaya (Komisi Yudisial) - Indonesia adalah negara hukum, sehingga tumbuhnya kepercayaan pada peradilan adalah bagian penting yang harus terpenuhi. Salah satu upaya untuk memperoleh kepercayaan publik adalah dengan menghadirkan lembaga pengawas eksternal bagi lembaga peradilan. Penempatan Komisi Yudisial (KY) ke dalam UUD 1945 menunjukkan urgensi dan strategisnya lembaga pengawas eksternal para
-
Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas
Depok (Komisi Yudisial) - Sebagai pengawas eksternal hakim, Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, karena garis batas yang tipis antara pelanggaran perilaku (misconduct) dan kesalahan teknis yudisial (legal error) ini, maka perlu ada kesepakatan terkait rumusan