Berita
-
Hakim Diminta Penuhi Panggilan KY
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra berkunjung ke Komisi Yudisial (KY), Senin (22/04) di Auditorium KY, Jakarta. Diterima oleh Tenaga Ahli KY Totok Wintarto, para mahasiswa dijelaskan tentang penanganan laporan masyarakat. Salah satu mahasiswa menanyakan mengenai kecenderungan hakim yang tidak memenuhi panggilan KY untuk diperiksa. Menjawab hal
-
Wakil Ketua KY Tegaskan Proses Pemeriksaan Bersifat Rahasia
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kedatangan 36 calon hakim (Cakim) pada Peradilan Tata Usaha Negara, Kamis (18/4) di Ruang Pers KY, Jakarta. Rombongan disambut oleh Wakil Ketua KY Maradaman Harahap, Ketua Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Arie Sudihar, Tenaga Ahli KY Rob Siringgo Ringgo, Kepala Bidang
-
Masa Orientasi CPNS KY Resmi Ditutup
Jakarta (Komisi Yudisial) – Setelah 21 orang CPNS Tahun 2018 menjalani orientasi di Komisi Yudisial (KY), pada Jumat (12/4) dilaksanakan penutupan acara secara resmi di Ruang Auditorium KY. Selama orientasi, CPNS menerima materi tentang pengenalan KY dan kesetjenan, integritas dan ASN dari perwakilan KPK dan Kemenpan-RB, juga materi tentang etos
-
Ratusan Mahasiswa FH UNG Pelajari Pengawasan Hakim di KY
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebanyak 209 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) bertandang ke Komisi Yudisial (KY), Selasa (9/4) di Auditorium KY, Jakarta. Turut serta bersama para mahasiswa Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UNG Novendri Ngilu yang menyampaikan maksud kedatangan ke KY. “Saya harap seluruh mahasiswa dapat merasakan atmosfer lembaga
-
KY Sambut Ratusan Mahasiswa FHUPN Jawa Timur
Jakarta (Komisi Yudisial) – Tenaga Ahli Komisi Yudisial (KY) Totok Wintarto didampingi Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi Hamka Kapopang menerima kedatangan 133 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran (FH UPN) Jawa Timur, Senin (8/4) di Auditoriaum KY, Jakarta.Rombongan FH UPN ini ingin mengetahui peran KY dalam penegakan hukum di
-
21 CPNS KY Jalani Orientasi CPNS
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebanyak 21 calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai menjalani orientasi CPNS Komisi Yudisial (KY), Senin (1/4) di Auditorium KY, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (12/4) merupakan upaya membentuk karakter CPNS agar menjadi pegawai berkualitas dan berintegritas Plt. Sekretaris Jenderal KY Ronny Dolfinus Tulak menyampaikan laporannya bahwa
-
Publik Diminta Kawal Pemilu 2019
Jakarta (Komisi Yudisial) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki desain pencegahan beredarnya politik uang di hari tenang. Sasaran politik uang adalah kaum perempuan. Oleh karena itu, Bawaslu mengajak para perempuan untuk menolak hal itu. “Kami melakukan patroli pengawasan dari provinsi, kabupaten/kota, pengawasan ke desa dan kelurahan, melakukan pengawasan di TPS,
-
KY Butuh Partisipasi Publik dalam Awasi Hakim Perkara Pemilu
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai wujud komitmen Komisi Yudisial (KY) dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, KY telah meluncurkan Desk Pemilu sebagai satuan tugas dalam menangani perkara pemilu di persidangan. KY akan melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu di pengadilan, pengawasan hakim yang menangani perkara pemilu, dan advokasi hakim
-
KY Gelar Diskusi Akuntabilitas Pengadilan dalam Perkara Pemilu
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta membuka secara resmi diskusi publik Mendorong Akuntabilitas Pengadilan dalam Menangani Perkara Pemilu: Mengawal Profesionalisme Hakim dalam Proses Peradilan Pemilu, Selasa (2/4) di Ruang KK II, Gedung Bundar, Kompleks MPR-DPR/DPD, Jakarta. Diskusi yang merupakan kerja sama antara
-
Lakukan Pengawasan, KY Junjung Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Dalam praktik peradilan saat ini tidak hanya menekankan pada independensi, tetapi juga akuntabilitas. Hal itu juga ditekankan dalam konvensi internasional mengenai independensi peradilan, baik di New Delhi, Bangalore tahun 2002 dan Mount Scopus tahun 2008. “Independensi peradilan tidak menjadikan hakim terlepas dari akuntabilitas publik. Akuntabilitas peradilan ini