Berita
-
KY dan MA Perlu Tingkatkan Sinergi Lakukan Pengawasan
Jakarta (Komisi Yudisial) - Praktik mafia peradilan masih menjadi perhatian serius berbagai pihak. Masih adanya oknum aparat penegak hukum yang tersangkut kasus hukum menyitakan berbagai pertanyaan. Dengan ditetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) menjadi tersangka oleh KPK semakin menambah daftar panjang permasalahan dunia peradilan saat ini. Hal tersebut menjadi topik pembahasan
-
KY Serahkan Arsip Statis kepada ANRI
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar Ruhijat menyerahkan arsip statis ke Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi, Senin (16/12) di Ruang Pers KY, Jakarta. Arsip statis atau memiliki nilai guna kesejarahan berupa arsip Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Dalam sambutannya, Tubagus menyampaikan pertimbangan KY untuk melaksanakan penyerahan arsip
-
KY Optimalkan Peran Kampus dan Jejaring
Lampung (Komisi Yudisial) - Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial (KY) memaksimalkan peran perguruan tinggi dan jejaring di daerah. Salah satu strategi yang dilakukan adalah membangun kerjasama dengan 33 perguruan tinggi di Indonesia untuk memantau peradilan. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY KMS A. Roni
-
Kampus Diharapkan Ikut Mengawal Kerja KY
Lampung (Komisi Yudisial) - Keberadaan Komisi Yudisial (KY) adalah sebagai bagian dari mekanisme checks and balances terhadap penyatuatapan kekuasaan kehakiman di bawah kendali Mahkamah Agung (MA). KY yang merupakan pengawas eksternal diharapkan senantiasa mengembalikan “khittah” marwah hakim di lingkungan MA. Terlebih, wajah peradilan Indonesia masih dipenuhi berbagai persoalan, seperti yang belakangan
-
Sosialisasi Kelembagaan, KY Kunjungi Radar Lampung
Lampung (Komisi Yudisial) - Untuk mengoptimalkan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial (KY) terus menggandeng seluruh stake holder yang ada termasuk media massa di daerah. Media massa memiliki peran strategis dalam membantu KY dalam mewujudkan peradilan bersih. Menurut Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY KMS A. Roni, sebagai lembaga negara yang mempunyai
-
Penelusuran Rekam Jejak KY Digunakan dalam Seleksi Calon Hakim MK
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta untuk ketiga kalinya berturut-turut dilibatkan dalam Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Sukma menjadi Anggota Panitia Seleksi yang terdiri dari mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono, mantan Hakim MK Maruarar Siahaan, advokat dan akademisi Alexander
-
Perlu Sinergi KY dan MA Cegah Pelanggaran KEPPH
Lampung (Komisi Yudisial) - Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk memperbaiki dunia peradilan terus dilakukan. Pada tahun 2016, MA mengeluarkan tiga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) di antaranya PERMA 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya. PERMA 8 Tahun
-
Pengawasan Melekat Kurangi Pelanggaran KEPPH
Lampung (Komisi Yudisial) - Masih tingginya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menjadi catatan tersendiri dalam upaya mewujudkan peradilan bersih. Untuk itu, perlu konsolidasi kelembagaan dalam rangka sinergisitas pengawasan. “MA prihatin dalam hal pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) masih tinggi,” ujar Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah
-
KY Gelar Konsolidasi Kelembagaan KY-MA di Lampung
Lampung (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) selenggarakan “Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung RI dalam rangka Sinergisitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih” di Aula Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung, Rabu (11/12). Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) Nugroho Setiadji, Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim
-
Anggota KY Paparkan Shared Responsibility untuk Rekonseptualisasi Penataan Kekuasaan Kehakiman
Jakarta (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menawarkan sistem Shared Responsibility sebagai rekonseptualisasi arah penataan kekuasaan kehakiman, yang saat ini menggunakan sistem satu atap (one roof system). One Roof System ini berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang