Jakarta (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Amzulian Rifai, Anggota KY Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Binziad Kadafi, dan Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menghadiri Rapat Dewan Kemitraan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Selasa (4/5). Rapat Dewan Kemitraan ini bertujuan untuk menentukan arahan-arahan strategis terkait pelaksanaan program AIPJ2.

Sebagaimana disampaikan Acting Minister Counsellor for Political and Strategic Communications, Australian Embassy Jakarta Shane Flanagan, kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia ini didasarkan pada subsidiary arrangement yang disepakati bersama kedua pemerintah pada Mei 2017. Kemitraan ini berfokus pada tujuan untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia.

Anggota KY Binziad Kadafi menyampaikan apresiasi kepada AIPJ2 karena kemitraan di antara kedua lembaga ini kembali terjalin setelah KY sekian lama tidak hadir pada forum serupa. Dukungan kepada KY berada pada pilar I yang berfokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Dukungan yang diberikan AIPJ2 kepada KY merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dengan tajuk "Dukungan pada Komisi Yudisial".

"Sungguh peluang berharga bagi KY untuk bermitra kembali dengan AIPJ2. Kami mengapresiasi dukungan AIPJ2 terkait pengembangan kapasitas teknis, organisasi, dan sumber daya manusia untuk KY," ujar Kadafi.

Ia melanjutkan, dukungan AIPJ2 ini juga diarahkan pada upaya meningkatkan sinergisitas bersama MA, terutama dalam bentuk mekanisme pengawasan bersama antara MA dan KY.

Selain itu, ia berharap ada pembelajaran bersama lembaga-lembaga dengan fungsi serupa di Australia, terutama di New South Wales dan Victoria, untuk melihat operasionalisasinya di Indonesia serta dalam rangka peningkatan kapasitas KY.

Merespon hal itu, First Secretary Justice and Democratic Governance Australian Embassy Jakarta Alex Oates menganggap usulan pembelajaran dengan lembaga dengan fungsi serupa, seperti Judicial Commission di New South Wales dan Victoria sangat penting dan diupayakan untuk difasilitasi.

Deputy Team Leader AIPJ2 Peter Riddel-Carre juga menyatakan dukungan terhadap penguatan sumber daya manusia KY dan pengawasan bersama dengan MA adalah hal penting untuk difasilitasi dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Terutama apabila dikaitkan dengan program penyusunan corruption risk assesment dan penguatan kapasitas e-court hearing yang sedang dijalankan di Mahkamah Agung (MA)

Anggota KY Amzulian Rifai menyambut baik kemitraan ini dan berharap ada program-program lain yang relevan bagi KY untuk ditindaklanjuti. 

"KY berharap ada dukungan AIPJ2 mengenai riset-riset terhadap putusan sebagai bentuk pengawasan kinerja, penguatan kerjasama antara lembaga negara maupun masyarakat sipil dengan KY, serta penguatan kantor penghubung KY sebagai perluasan pengawasan terhadap pengadilan," disampaikan Amzulian.

Secara khusus, Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Dewo Broto menyampaikan bahwa Bappenas berupaya untuk meningkatkan anggaran terhadap KY. Begitu juga dengan upaya mendorong berbagai kerjasama, seperti dukungan AIPJ2 kepada KY. Bappenas memandang bahwa dukungan dan penguatan KY untuk pengawasan hakim dan peningkatan kapasitas SDM KY merupakan hal yang penting. Selain itu, Bappenas juga berpandangan pembelajaran dengan lembaga dengan fungsi serupa di New South Wales dan Victoria Australia, merupakan usulan yang penting dipertimbangkan.

Dalam sesi tanggapan, perwakilan dari KPK Novariza juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama tiga lembaga antara KPK, MA, dan KY dalam rangka penguatan transparansi pengadilan.

Selain KY, Rapat Dewan Kemitraan  AIPJ2 ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Australia, Bappenas, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, organisasi masyarakat sipil, dan lainnya. (KY/Festy)