Berita
-
KY Butuh Dukungan Wujudkan Peradilan Bersih dan Berwibawa
Jakarta (Komisi Yudisial) – Kehadiran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Wewenang KY ini demi mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Namun bagi para pencari keadilan hal itu memang masih belum bisa diwujudkan mengingat pelaksanaan
-
Optimalkan Kinerja, KY Maksimalkan Penghubung dan Jejaring
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai pengawas etik seluruh hakim di Indonesia, Komisi Yudisial (KY) akan lebih memaksimalkan keberadaan Penghubung KY untuk membantu KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Selain itu, KY juga akan meningkatkan komunikasi dengan jejaring-jejaring di daerah agar dapat berkoordinasi dengan Penghubung KY membantu KY. "Kami juga menginstruksikan kepada Penghubung
-
KY Terima Usulan CHA Tahun 2016
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menerima usulan calon hakim agung (CHA) Tahun 2016 untuk memenuhi permintaan pengisian kekosongan jabatan hakim agung sebanyak delapan orang di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Proses pengajuan usulan akan dibuka selama 15 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 5 sampai dengan 26 Februari 2016. “Komisi Yudisial
-
University Of Queensland Jajaki Kerjasama dengan KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - University Of Queensland (UQ) Australia melakukan kunjungan ke Komisi Yudisial (KY) dalam rangka menjajaki kerjasama di bidang peningkatan kapasitas hakim. Kerjasama yang akan dirintis bertujuan untuk dapat menurunkan tingkat disparitas putusan yang sangat timpang yang kerap terjadi pada pengadilan di Indonesia. Delegasi University Of Queensland yang dipimpin oleh
-
KY Minta Advokat Jangan Goda Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Sementara Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap yang didampingi Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Joko Sasmito menerima kunjungan dari Asosisasi Advokat Indonesia (AAI) ke kantor KY pada Jumat (29/01). Kehadiran AAI sebagai wujud dukungan bagi KY untuk melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai pengawas
-
KY Apresiasi Sistem Database Penanganan Perkara Terpadu
Jakarta (Komisi Yudisial) – Semakin meningkatnya tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia membuat Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhumkam) perlu melaksanakan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, Kamis (28/01). Adapun instansi yang menandatangani MoU tersebut
-
KY Prioritaskan Pencegahan Kurangi Pelanggaran Kode Etik
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) semakin meningkatkan kinerjanya untuk menjaga marwah, martabat dan keluhuran hakim di Indonesia. Prioritas penjagaan ini dimaksudkan agar para hakim tidak tergelincir ke dalam perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat hakim itu sendiri. Berbagai pelatihan yang ditujukan untuk para hakim merupakan komitmen KY dalam
-
KY Menangani Kode Etik, Bukan Teknis Yudisial
Jakarta (Komisi Yudisial) - Puluhan mahasiswa dan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pekalongan melakukan audiensi ke Kantor Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Rabu (27/01). Rombongan diterima oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Joko Sasmito didampingi oleh Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi Titik Ariyati Winahyu. Aulia salah satu perwakilan
-
KY Audiensi Minta Dukungan Wapres
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (26/01) dalam upaya penguatan kelembagaan dan optimaliasasi pelaksanaan tugas dan wewenang, Komisi Yudisial (KY). Hadir pada kesempatan tersebut Anggota KY Maradaman Harahap, Farid Wajdi, Sukma Violetta, Joko Sasmito dan Sumartoyo didampingi Sekretaris
-
KY Sampaikan Outlook Tahun 2016
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses