Berita
-
Masyarakat Adat Titip Harapan ke KY Agar Tidak Didiskriminasi di Pengadilan
Banyuwangi (Komisi Yudisial) – Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ada 4,57 juta masyarakat adat hingga Agustus 2023. Setiap masyarakat adat memiliki hukum adatnya sendiri (the living law) yang tidak tertulis dan tidak bisa dituliskan. Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Osing Banyuwangi Wiwin Indiarti mengungkap bahwa tidak
-
UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat
Banyuwangi (Komisi Yudisial) – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap mengancam kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jember Ira Rachmawati menyatakan, pers tidak gentar karena pers merupakan salah satu dari empat pilar demokrasi. Tiga lainnya adalah eksekutif, legsilatif, dan yudikatif. "Tugas pers sebagai _watchdog_ adalah mengawasi,
-
Edukasi Publik KY Sasar Masyarakat Adat di Banyuwangi
Banyuwangi (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar edukasi publik dengan menyasar masyarakat adat Osing Banyuwangi, Kamis (5/10) di Sekolah Adat Osing Pesinauan di Sawah Art Space, Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Acara dibuka dengan tari Gandrung Jejer Jaran Dawuk yang merupakan tari tradisional khas Banyuwangi, yang biasanya ditujukan
-
Puspenkum Kejagung Studi Banding Pengelolaan Kehumasan ke KY
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisal (KY) melalui Pusat Analisis dan Layanan Informasi menerima studi banding dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum Kejagung) Selasa (26/9) di Ruang Pers KY, Jakarta. Kunjungan tersebut dalam untuk mengetahui pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik di KY. Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Analisis dan Layanan
-
KY Tidak Hanya Mengawasi, Tetapi Juga Melindungi Hakim
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa wewenang KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak hanya melalui pengawasan, tetapi juga perlindungan atau advokasi. Wewenang tersebut oleh KY selalu dikampanyekan dalam waktu hampir tiga tahun belakangan ini ke
-
Masyarakat Mencegah PMKH Jika Sudah Percaya pada Peradilan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi yang mewakili KY sebagai penanggap menyoroti anggaran dalam jaminan keamanan hakim dan persidangan. Kadafi mengakui bahwa anggaran keamanan pengadilan di Indonesia terbilang kecil. Binziad berseloroh agar negara lain jangan berkecil hati apabila apabila anggaran pengamanannya kecil. “Di Indonesia, bahkan ada pengadilan
-
KY Gelar Seminar Internasional Bahas Jaminan Keamanan Hakim dan Persidangan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menggelar Seminar Internasional yang bertema “Mewujudkan Independensi Peradilan Melalui Jaminan Keamanan Hakim dan Persidangan”. Seminar yang digelar pada Selasa (12/09) di Hotel Borobudur, Jakarta ini menyajikan beberapa narasumber. Yakni Honourable Justice Midas Marquez dari Mahkamah Agung Filipina, perwakilan United States Marshals Service John
-
KY Ajak Publik Pantau Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Jakarta (Komisi Yudisial) - Tren kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meski begitu, jumlah permohonan pemantauan persidangan ke Komisi Yudisial (KY) terhadap kasus-kasus rentan yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) menunjukkan data yang sebaliknya. Dalam melakukan pengawasan preventif terkait pemantauan persidangan, KY menggagas penyusunan instrumen yang nantinya
-
KY Beri Perhatian terhadap Jaminan Keamanan Hakim dan Persidangan
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) diberi tugas mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) melalui Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi
-
KY Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 5 Perguruan Tinggi di Sulawesi Tenggara
Kendari (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan 5 perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, Kamis (31/8). 5 perguruan tinggi itu, di antaranya Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Muhammadiyah Buton, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Universitas Sulawesi Tenggara, dan Universitas Sembilan Belas November