Berita

Makassar (Komisi Yudisial) – Pada Februari 2024, Indonesia akan menggelar pemlihan umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif. Komisi Yudisial (KY) memberikan perhatian terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana Pemilu dan Pilkada. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Sukma Violetta berpendapat bahwa upaya penegakan

Banda Aceh (Komisi Yudisial) - Prinsip kebebasan  hakim  merupakan  bagian  dari  kekuasaan  kehakiman. Dalam praktik menjalankan konstitusi, Komisi Yudisial (KY) sekalipun tidak berwenang menilai dan mengomentari putusan yang telah melalui proses peradilan oleh hakim.  Demikian pernyataan Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata saat ditanya mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga peradilan Syari’at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada 4 Maret 2003  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk Peradilan

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Juma’in menjelaskan bahwa KY memiliki dua kewenangan utama dalam konstitusi. Wewenang tersebut, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  Di naskah akademis penyusunan usulan

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Aceh Besar menggelar kegiatan Edukasi Publik KY dengan tema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”, Kamis (26/10), di Aula Kantor Bupati Aceh Besar.  Pj. Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyatakan, kegiatan

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Berdasarkan UU KY, maka wewenang tersebut diterjemahkan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan hakim. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Rabu (25/10) di Gedung KY, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk mengenal wewenang dan tugas KY dan kemungkinan adanya kerja sama antara kedua lembaga.  Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Mukti Fajar Nur Dewata menyambut baik

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan 16 orang siswa SMK Muhammadiyah 10 Jakarta, Rabu, (18/10) di Ruang Pers KY, Jakarta. Kunjungan tersebut terkait pelaksanaan Penerapan Projek Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan kurikulum Merdeka Belajar dengan fokus nilai organisasi dan budaya kerja.  Diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha

Mataram (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menaruh harapan yang kuat terhadap perguruan tinggi Indonesia agar menghasilkan lulusan yang bermutu global. Ia menekankan pentingnya revitalisasi kurikulum dan metode pembelajaran yang mampu merespon kebutuhan global. Amzulian mengakui, sebenarnya jumlah dan kualitas tenaga kerja Indonesia tidak kalah di tingkat

Bengkulu (Komisi Yudisial) - Sebagai negara hukum, sepatutnya kepercayaan publik di bidang hukum terutama peradilan menduduki peringkat teratas di Indonesia. Namun, tingkat kepercayaan publik kian tercoreng oleh etika-etika tercela yang melibatkan hakim, jaksa dan penegak hukum lain. Hal ini menjadi tantangan besar reformasi peradilan. Padahal di sisi lain, masyarakat tidak