Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Saat ini, DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang akan memperjelas status dan kedudukan hakim sebagai pejabat Negara serta

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ratusan mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Universitas Bengkulu mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Rabu (30/11). Diterima langsung oleh Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito, para mahasiswa tersebut dalam rangka studi lapangan terkait hukum tata negara dan ingin mengenal lebih dekat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menerima perwakilan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM) yang dikoordinir oleh Abdul Rahman Syahputra Batubara pada Selasa (23/11) di Press Room KY. Kedatangan PPPM selain untuk bersilaturahmi, juga untuk menjajaki kerja sama yang bisa dilakukan oleh PPPM dengan KY.   “Kami memiliki 20

Jakarta (Komisi Yudisial) – Suara tawa dan tepuk tangan bergema di Gedung Komisi Yudisial (KY) pada Kamis (17/11) karena kedatangan siswa-siswi dari Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Iman, Depok. Puluhan anak yang datang dengan semangat untuk mengenal KY yang dipandu oleh pendongeng Kak Sidik. Kedatangan mereka dalam rangka kunjungan untuk mengenal lembaga

Jakarta (Komisi Yudisial) – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta didampingi Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto memenuhi undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memberi masukan pada proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH), Rabu (16/11) di Gedung Kemenkumham, Jakarta.   Sukma menyampaikan, RUU JH lebih

Bandung (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menegaskan bagaimana konsekuensi hakim sebagai pejabat Negara yang dijelaskan dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang telah menjadi agenda dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) Tahun 2015-2019. Menurut Aidul, rekrutmen dan status hakim sebagai pejabat Negara akan sangat berbeda dengan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menutup secara resmi simposium internasional The Line between Legal Error and Misconduct of Judges, Kamis (10/11) di Auditorium KY, Jakarta.   Jaja menjelaskan, simposium internasional yang berlangsung selama dua hari ini membahas irisan-irisan antara legal error dan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari secara resmi membuka simposium internasional The Line between Legal Error and Misconduct of Judges, Kamis (10/11) di Auditorium KY, Jakarta.   Aidul menjelaskan, tema yang diangkat dalam simposium ini setidaknya telah muncul sejak sekitar satu dekade terakhir. Terutama sejak adanya istilah “teknis

Jakarta (Komisi Yudisial) – Istilah teknis yudisial dan pelanggaran perilaku hakim masih terus menjadi perbedatan antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Untuk mempersempit hal tersebut, KY menggagas simposium internasional bertema The Line between Legal Error and Misconduct of Judges, Rabu-Kamis (9-10/11) di Auditorium KY, Jakarta.   Hadir di hari pertama simposium

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menegaskan bahwa legal error atau teknis yudisial adalah bentuk kesalahan fatal yang dilakukan oleh hakim yang gagal menggunakan kebijakan dalam putusan.   “Berdasarkan pengalaman di KY selama ini, legal error di Indonesia dibagi dua. Yaitu, ada yang murni sehingga