Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari ketiga seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) ditutup oleh CHA Tiarsen Buaton di kamar Militer, Rabu (22/6) di Auditorium Komisi Yudisial (KY).   Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer ini menjabarkan bahwa praktik suap-menyuap di dunia peradilan sangat marak, karena pengawasan melekat dari atasan ke bawahan kurang. Kasus

Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari ketiga seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) dilaksanakan untuk Kamar Militer. Panelis terdiri dari tujuh Anggota KY beserta negarawan Franz Magnis Suseno dan mantan Hakim Agung Iskandar Kamil. Hidayat Manao menjadi CHA pertama yang diwawancara, Rabu (22/6) di Auditorium Komisi Yudisial (KY).   Dalam kesempatan itu, Kadilmilti III

Jakarta (Komisi Yudisial) – Peserta kedua seleksi wawancara bagi calon hakim agung (CHA) untuk Kamar Tata Usaha Negara (TUN) adalah Sartono. Menurutnya, sepanjang tahun 2009-2016 ada lebih dari 9.000 permintaan Peninjauan Kembali (PK) untuk perkara pajak yang diterima Pengadilan Pajak.   “Kendala Peradilan Pajak saat ini adalah pengajuan perkara pajak seringkali tidak memiliki bukti

Jakarta (Komisi Yudisial) - Memasuki hari ketiga seleksi wawancara calon hakim agung (CHA), sebanyak empat CHA menjadi peserta wawancara untuk menjawab pertanyaan panelis. Untuk panelis hari ini terdiri atas tujuh Anggota Komisi Yudisial (KY) beserta panel ahli, ?yaitu Franz Magnis Suseno (negarawan), Hary Djatmiko (TUN), dan Iskandar Kamil (Pidana Militer). Sebagai

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim agung (CHA) Syafrinaldi menjadi peserta terakhir seleksi wawancara dari kamar Perdata, Selasa (21/6) di Auditorium Komisi Yudisial (KY), Jakarta. Seandainya menjadi CHA, ia membuka kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara lain. Syafrinaldi juga mendukung pihak lain dalam proses rekrutmen dan promosi hakim, seperti KY. Dengan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Salah satu penyebab masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan hakim adalah pengawasan yang dilakukan di Mahkamah Agung (MA) saat ini belum cukup maksimal. Rasio antara yang melakukan pengawasan dan yang diawasi tidak seimbang. Selain itu, kewenangan Badan Pengawasan (Bawas) MA juga terbatas, karena tidak bisa melakukan pemanggilan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA) masih menjadi isu yang sering ditanyakan panelis dalam seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA. CHA Kamar Perdata Panji Widagdo yang memiliki pengalaman sebagai Mantan Asisten MA berpendapat, penumpukan perkara di

Jakarta (Komisi Yudisial) – CHA Ibrahim yang menjadi peserta pertama dalam weleksi wawancara dari kamar Perdata berdapat, jika hakim menemukan kondisi di mana kontra antara penegakan hukum dan keadilan, maka hakim harus menegakkan keadilan terlebih dahulu. Untuk memenuhi kepastian hukum, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum.   “Hakim tidak boleh semata-mata menjadi

akarta (Komisi Yudisial) – I Made Hendra Kusuma menjadi CHA kedua yang diwawancarai Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) dan panel ahli untuk Kamar Pidana, Senin (20/6) di Auditorium KY, Jakarta.   Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya integritas bagi hakim. Pengaturan sistem manajeman manusia yang tidak baik oleh Mahkamah Agung (MA) menyebabkan

Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Danang Wijayanto hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (RAPBN) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Senin (20/6) di Gedung DPR, Jakarta.    Alokasi anggaran KY di tahun 2017 mengalami penurunan