English 
Bahasa
Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menjadi narasumber dalam workshop Rule of Law Programme Asia, Rabu-Kamis, 30 s.d. 31 Mei 2018 di The Peninsula Manila Hotel, Makati, Manila.
Manila (Komisi Yudisial) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta menjadi narasumber dalam workshop Rule of Law Programme Asia, Rabu-Kamis, 30 s.d. 31 Mei 2018 di The Peninsula Manila Hotel, Makati, Manila. Di hadapan hakim agung dan hakim tinggi Filipina serta tamu undangan dari Jerman, Peru, Korea Selatan dan lainnya, Sukma berbicara soal imunitas dan akutabilitas hakim.
Sukma menjelaskan bila hakim memang memiliki imunitas dalam memutus. Namun, putusan tersebut haruslah akuntabel, di mana dalam sebuah putusan harus mengandung pertimbangan hukum dan dasar hukum yang tepat dan benar.
"Hakim dalam memutus suatu perkara harus mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang sebenarnya dan dengan dasar hukum yang tepat,” ungkap lulusan Master of Law dari Nottingham University.
Lebih lanjut Sukma memaparkan soal salah satu wewenang KY, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dalam mencari calon hakim agung yang berintegritas, KY menerapkan satu tahapan khusus, yaitu proses cek integritas. KY melakukan penelusuran rekam jejak hakim yang berasal dari hasil investigasi yang komprehensif sejak calon bertugas menjadi hakim pada tingkat pertama, proses promosi dan mutasinya, serta apakah pernah melakukan perbuatan tercela selama bertugas sebagai hakim. Harapannya, KY dapat mendapatkan calon hakim agung yang berintegritas dan berkapasitas.
"KY melalui Tim Investigasi melakukan penelusuran atas rekam jejak hakim sejak diangkat sampai dengan tugasnya yang terakhir. Hal ini untuk mendapatkan calon hakim agung yang memiliki integritas tinggi dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela", jelas Sukma.
Sekadar informasi, workshop Rule of Law Programme Asia ini merupakan program kerjasama antara Philippines Justice Academy (PHILJA) dengan The Konrad-Adenauer-Stifung. Hadir memberikan keynote speech adalah Mantan Menteri Kehakiman dan Luar Negeri Peru yang saat ini bekerja di PBB Diego Garcia-Sayán. Diego Garcia-Sayán membacakan penelitiannya mengenai independensi hakim yang dirangkum dalam United Nation on Special rapporteur on the independence of judges and lawyers. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitiannya yang dilakukan pada beberapa negara di Amerika Selatan, korupsi masih menjadi masalah utama dalam peradilan, khususnya terhadap penegakan independensi hakim.
Selain Wakil Ketua KY Sukma Violetta, turut menjadi narasumber dalam acara itu adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Agus Subroto.
"Visi dan misi dari Balai Diklat Mahkamah Agung adalah sebagai institusi yang mendukung aktivitas Mahkamah Agung dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan hakim yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan para hakim, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung terus memberikan pelatihan kepada para hakim," pungkas Agus. (KY/Albertus/Festy)