Berita

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menegaskan, wajar apabila hubungan KY dengan Mahkamah Agung (MA) ada kalanya dipandang kurang harmonis. Karena hubungan antar kedua lembaga bila terlalu harmonis dikhawatirkan akan mempengaruhi proses penegakan keadilan bagi masyarakat. Yang paling utama adalah

Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitirciada Azhari didampingi Wakil Ketua KY Sukma Violetta, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Jaja Ahmad Jayus dan Sekretaris Jenderal KY Danang WIjayanto menyerahkan usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) kepada

Jakarta (Komisi Yudisial) – Belasan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti (UPB), Kalimantan Barat, mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Senin (24/10). Rombongan diterima oleh Tenaga Ahli KY Imran yang didampingi oleh Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi Hamka Kapopang.   Antusiasme mahasiswa mengetahui tentang KY begitu tinggi. Seorang mahasiswa menanyakan

Jakarta (Komisi Yudisial) – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Namun, fakta saat berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial menunjukkan sebaliknya. Salah satu penyebab karena keterikatan dengan hukum acara perdata.   Pernyataan tersebut diungkapkan oleh calon hakim ad hoc

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) Saut Kristianus mengungkapkan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Hubungan Industrial. Saut menjawab pertanyaan salah satu pewawancara dalam wawancara calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, Rabu (19/10) di Auditorium Komisi Yudisial (KY), Jakarta.   Para pewawancara terdiri dari Anggota

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial Juanda Pangaribuan mengakui Indonesia belum siap untuk melaksanakan peraturan hukum Hubungan Industrial secara liberal seperti negara lain. Hal itu karena faktor budaya hukum Indonesia.   “Di Indonesia, berdasarkan pengalaman saya sebagai hakim ad hoc Hubungan Industrial, masih sering kali ditemukan upaya para pihak

Jakarta (Komisi Yudisial) - Salah satu calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) yang menjalani wawancara, Erwin, ditanya oleh salah satu panelis soal independensi hakim dalam menangani perkara. Seleksi wawancara calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA dilaksanakan di Rabu (19/10) di Auditorium Komisi Yudisial (KY), Jakarta.   Dalam

Jakarta (Komisi Yudisial) – Christina Natal Megawati Tobing menjadi peserta pertama yang menjalani seleksi wawancara calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA), Rabu (19/10) di Auditorium Komisi Yudisial (KY), Jakarta. Christina ditanya panelis soal pendapatnya terkait hakim ad hoc Hubungan Industrial sebagai perwakilan dari lembaga pengusul.   Dalam seleksi Christina

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari secara resmi membuka seleksi wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA), Rabu (19/10) di Auditorium KY, Jakarta.   Seleksi ini diikuti oleh 5 orang calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, yaitu 3 orang dari unsur

Bogor (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mendorong mahasiswa Fakultas Hukum terbaik di Indonesia untuk menjadi hakim. Para calon hakim potensial ini diharapkan dapat meningkatkan minat untuk menjadi hakim sehingga proses seleksi lebih kompetif dan terjaring calon-calon hakim terbaik.   "Menurut saya ada dua problema dalam rekrutmen hakim di Indonesia.