Berita
-
Forum Dekan FH PTM se-Indonesia Dukung Akuntabilitas Peradilan
Medan (Komisi Yudisial) - Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (FH PTM) se-Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil se-Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan publik untuk terwujudnya akuntabilitas peradilan yang sesungguhnya. Deklarasi dukungan publik tersebut dibacakan oleh Ketua Forum Dekan FH PTM se-Indonesia Trisno Raharji, Selasa (25/4) di Aula Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera
-
Shared Responsibility Bukan Intervensi, Melainkan Bentuk Kontrol
Medan (Komisi Yudisial) - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik M. Busyro Muqoddas mengkritisi pentingnya kontrol publik terhadap lembaga peradilan agar dapat berjalan independen dan akuntabel. Terhadap seleksi calon hakim, maka publik memiliki hak agar terjaminnya proses seleksi yang akuntabel. "Sehingga perlu langkah bijak dari Mahkamah
-
KY Minta Semua Pihak Beri Perhatian pada RUU JH
Medan (Komisi Yudisial) - Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) saat ini masih dibahas oleh pemerintah. Komisi Yudisial (KY) berharap agar semua pihak terus memantau dan memberi perhatian agar pekembangan pembahasan RUU JH dapat diselesaikan. "Dalam RUU JH ini ada isu yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak terkait independensi dan akuntabilitas
-
Berbasis Online, Jurnal Yudisial Gunakan OJS
Medan (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH UMSU) mengadakan Pelatihan dan Peluang Penulisan Jurnal Ilmiah KY, Sabtu (22/4) di Aula Kampus Pascasarjana UMSU, Medan. Mitra Bestari Jurnal Yudisial Shidarta berbagi tip kepada puluhan dosen FH di wilayah Sumatera Utara agak dapat mempublikasikan
-
Dosen FH di Sumut Ditantang Menulis di Jurnal Yudisial
Medan (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengajak para dosen Fakultas Hukum (FH) di wilayah Sumatera Utara (Sumut) untuk meningkatkan aktualisasi diri dengan menulis di jurnal ilmiah. Sebagai bentuk kerja sama kelembagaan, Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Fakultas Hukum
-
KY Minta Media Massa Pantau Perkembangan RUU JH
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari didampingi Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi bersilaturahmi dengan redaksi Hukumonline.com, Kamis (20/4), Jakarta. Dalam kunjungannya tersebut, Aidul menjelaskan tujuan kedatangan KY ke redaksi Hukumonline.com untuk berdiskusi terkait isu-isu kelembagaan, termasuk Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim
-
Lulusan FH Perguruan Tinggi Islam Dapat Diperhitungkan
Malang (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari berpendapat bila kualitas lulusan Fakultas Hukum perguruan tinggi Islam dapat diperhitungkan. Asalkan para lulusan tersebut memenuhi empat kompetensi. Aidul menyebut empat kompetensi minimal tersebut adalah pengetahuan hukum, keterampilan hukum, penalaran hukum, dan etika profesional. “Khusus untuk keterampilan hukum yang di dalamnya
-
KY Ajak Perguruan Tinggi Terlibat dalam RUU JH
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menerima kunjungan studi ekskursi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (FH UPN Jatim) di Auditorium KY, Selasa (18/04). Di hadapan sekitar 78 mahasiswa FH UPN Jatim, Farid berharap mahasiswa yang hadir
-
Pimpinan KY Kunjungi Redaksi Tempo Media Group
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari didampingi Wakil Ketua KY Sukma Violetta dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi bersilaturahmi dengan redaksi Tempo Media Group, Senin (17/4), Jakarta. “Kunjungan ini dalam rangka memperkuat silaturahmi yang sebelumnya telah terjalin antara KY dan
-
Hakim Harus Merawat Kepercayaan Publik
Pasaman Barat (Komisi Yudisial) - Untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan, maka semua unsur yang ada di pengadilan harus bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk itu, Komisi Yudisial (KY) dalam rangka menjaga kehormatan hakim terus mendorong hakim untuk selalu mengamalkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal tersebut disampaikan Ketua