English 
Bahasa
Deklarasi dukungan publik tersebut dibacakan oleh Ketua Forum Dekan FH PTM se-Indonesia Trisno Raharji, Selasa (25/4) di Aula Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan
Medan (Komisi Yudisial) - Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (FH PTM) se-Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil se-Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan publik untuk terwujudnya akuntabilitas peradilan yang sesungguhnya.
Deklarasi dukungan publik tersebut dibacakan oleh Ketua Forum Dekan FH PTM se-Indonesia Trisno Raharji, Selasa (25/4) di Aula Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan.
"Tuntutan kepada dunia peradilan Indonesia untuk mewujudkan dan membuktikan kinerjanya dalam memenuhi keadilan yang sesungguhnya demi kembalinya kepercayaan publik," ujar Trisno.
Selain itu, juga ada desakan terhadap percepatan dan kematangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) dan pengawalan adanya jaminan terhadap kepentingan publik dan akuntablitas peradilan pada konten di dalamnya.
Hal lain yang juga didesak terkait RUU JH untuk menormakan rekrutmen hakim yang melibatkan banyak pihak, evaluasi rutin untuk memastikan kelayakan tugas profesi hakim, dan penerapan prinsip shared responsibility sebagai realisasi akuntabilitas peradilan pada manajemen jabatan hakim.
Hadir dalam kesempatan Ketua PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas, Anggota Komisi III DPR RI R. Muhammad Syafii, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dan pakar hukum Abdul Hakim Siagian. (KY/Festy/Jaya)