KY dan PN Jakarta Pusat Bahas Mekanisme Pemantauan Persidangan yang Terkoordinasi
Wakil Ketua KY Desmihardi di hadapan para hakim PN Jakpus, Rabu (18/11/2026).

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) memperkuat sinergi dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sekaligus memperkenalkan  Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU). Hal ini sebagai upaya membangun pola pemantauan persidangan yang lebih terkoordinasi, sistematis, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim tanpa mengganggu independensi peradilan.

Wakil Ketua KY Desmihardi menjelaskan, selama ini KY menerima permohonan pemantauan dari para pihak maupun pengadilan, terutama terhadap perkara yang menarik perhatian publik. Melalui PERANTAU, praktik pemantauan yang telah berjalan akan diformalkan sehingga komunikasi antara petugas pemantau dan pihak pengadilan dapat berlangsung lebih tertata. Hasil pemantauan juga dapat menjadi informasi pembanding ketika KY menerima laporan masyarakat terkait proses persidangan.

“Pada prinsipnya, pemantauan yang dilakukan oleh KY itu adalah menjaga Bapak dan Ibu Hakim dari intervensi-intervensi para pihak maupun pihak lain terhadap berjalannya proses persidangan,” ujar Desmihardi di hadapan para hakim PN Jakpus, Rabu (18/11/2026). 

Senada dengan Desmihardi, Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Abhan menjelaskan bahwa PERANTAU bukan merupakan praktik yang sepenuhnya baru. Program ini menjadi kerangka kelembagaan untuk memastikan proses pemantauan berjalan lebih sistematis, mulai dari kesiapan informasi, akses, komunikasi dan koordinasi, hingga sarana pendukung.

Menurut Abhan, pengawasan KY harus lebih mengedepankan langkah pencegahan daripada penindakan. Dengan demikian, potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dapat diminimalkan sejak awal, tanpa mencampuri kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

“Orientasi pengawasan kami adalah pada pencegahan, bukan penindakan. Sebisa mungkin kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik, perilaku, dan performa hakim,” tegas Abhan.

Ia menegaskan, pemantauan KY tidak dimaksudkan untuk mengintervensi jalannya pemeriksaan ataupun memengaruhi putusan hakim. Sebaliknya, kehadiran petugas KY di persidangan diharapkan dapat menjadi saksi independen apabila muncul persoalan, sekaligus menyediakan catatan faktual yang dapat disandingkan dengan laporan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan PERANTAU, Abhan juga mendorong adanya kesepakatan mengenai mekanisme operasional bersama, termasuk pengaturan akses dan fasilitas bagi petugas pemantau. Dengan koordinasi yang baik, pemantauan diharapkan dapat berjalan profesional dan proporsional dengan tetap menghormati independensi peradilan.

Sementara itu, Ketua PN Jakarta Pusat Husnul Khotimah menyambut baik dialog dan upaya penguatan kolaborasi tersebut. Ia mendorong agar komunikasi antara KY dan PN Jakarta Pusat dilakukan secara berkala. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pertemuan rutin setiap enam bulan untuk membahas perkembangan pelaksanaan pemantauan serta kebutuhan masing-masing pihak. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran pemantauan persidangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan pelanggaran KEPPH, serta menjaga marwah peradilan. (KY/Adnan/Festy)


Berita Terkait