Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menyoroti potensi intervensi terhadap independensi peradilan melalui media sosial, seperti pembingkaian opini (framing), penyebaran informasi persidangan tanpa konteks utuh, hingga serangan terhadap hakim dan keluarganya.
Menghadapi tantangan tersebut, KY mendorong peningkatan literasi publik dan penguatan kolaborasi melalui program Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) sehingga independensi hakim dan marwah peradilan dapat terjaga. Pemantauan diarahkan pada aspek perilaku, termasuk cara hakim memimpin dan menjaga ketertiban persidangan.
"Program ini memperkuat pengawasan yang berorientasi pada pencegahan, sekaligus membantu memastikan proses persidangan berlangsung transparan dan akuntabel tanpa mencampuri kewenangan teknis yudisial maupun independensi hakim," jelas Abhan di hadapan para hakim Pengadilan Militer II-06 Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dilmil II-06 Jakarta Fredy Ferdian Isnartanto turut membagikan pengalamannya menghadapi dampak negatif media sosial ketika menangani perkara yang menarik perhatian publik. Tidak hanya dirinya, keluarga, termasuk istri, juga turut menjadi sasaran komentar dan pertanyaan warganet.
“Saat menyidangkan suatu kasus yang menarik perhatian publik, tak jarang banyak orang bertanya melalui media sosial tentang perkara yang saya tangani. Terkadang mereka berkomentar di akun saya. Ternyata, istri saya juga ikut terkena dampaknya karena mendapat berbagai pertanyaan melalui media sosial,” ujar Fredy.
Fredy berharap KY turut memberikan perhatian terhadap advokasi dan perlindungan hakim dalam menghadapi serangan di ruang digital. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat agar kritik dan penilaian terhadap proses peradilan disampaikan secara bertanggung jawab, tanpa berkembang menjadi serangan pribadi yang turut menyasar keluarga hakim.
Terkait pemantauan persidangan, Wakil Ketua KY Desmihardi menjelaskan, pemantauan menjadi data pembanding ketika KY menerima laporan masyarakat yang kerap bersifat subjektif. Hasil pemantauan dapat disandingkan dengan materi laporan untuk menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran perilaku hakim. Pemantauan diarahkan pada aspek perilaku, termasuk cara hakim memimpin dan menjaga ketertiban persidangan.
"Kemandirian hakim itu adalah harga mati yang harus kita hormati. Kita tidak akan pernah masuk ke wilayah teknis yudisial,” pungkas Desmihardi. (KY/Adnan/Festy)
English
Bahasa