Anggota KY Anita Kadir dan Wakil Ketua DPD GKR Hemas Bahas Penguatan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak
Penguatan perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan dan anak, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi perhatian dalam diskusi terbatas antara Anggota Komisi Yudisial (KY) Anita Kadir dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Rabu (18/11/2026) di Gedung DPD RI, Jakarta.

Jakarta (Komisi Yudisial) - Penguatan perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan dan anak, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi perhatian dalam diskusi terbatas antara Anggota Komisi Yudisial (KY) Anita Kadir dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Rabu (18/11/2026) di Gedung DPD RI, Jakarta. Selain itu, diskusi juga menjadi forum untuk bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan dalam memastikan perempuan dan anak memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan.

Anita menjelaskan, implementasi UU TPKS membutuhkan pengawasan dan kerja kolaboratif antarpemangku kepentingan. Salah satu asas yang diamanatkan dalam UU TPKS adalah kepastian hukum. Oleh karena itu diperlukan ruang komunikasi kebijakan yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan ketentuan dalam UU TPKS dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dapat diterapkan secara efektif.

“KY memandang perlu adanya ruang komunikasi kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, aktivis perempuan, serta para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan UU TPKS dan UU SPPA diterapkan secara efektif,” ungkap Anita.

GKR Hemas menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia menyoroti implementasi UU TPKS yang dinilai belum merata, baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pihak menjadi pekerjaan rumah bersama agar perempuan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya secara optimal.

“Kita memang masih perlu mengimplementasikan UU TPKS ini karena implementasinya belum diketahui oleh masyarakat dan para pengambil kebijakan, dan tentu hakim di pengadilan. Saya pernah hadir di satu sidang yang hakim belum memahami UU TPKS karena pertanyaan yang disampaikan kurang pantas. Saya harapkan kita memberikan pendidikan agar masyarakat tahu,” jelas GKR Hemas.

Menurut GKR Hemas, meningkatnya angka kasus kekerasan seksual yang terungkap juga berkaitan dengan semakin terbukanya akses informasi dan keberanian korban untuk menyampaikan kasus yang dialaminya. Kondisi tersebut perlu direspons melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk peningkatan pemahaman hakim dalam menangani perkara kekerasan seksual.

“Dahulu itu terkesan sedikit angkanya karena tidak terekspos. Kita menganggap sekarang kasusnya semakin banyak karena aksesnya terbuka. Namun, dari keterbukaan itu kita bisa memanfaatkan bagaimana untuk mengimplementasikan UU TPKS tersebut. Semua lintas sektor harus berjalan bersama karena sangat disayangkan jika hakim yang harusnya menerapkan undang-undang tersebut tidak mengimplementasikannya,” tegas GKR Hemas. (KY/Halimatu/Festy)


Berita Terkait