Denpasar (Komisi Yudisial) – Pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang mampu memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan hakim dalam memutus perkara, melainkan memastikan integritas dan perilaku hakim tetap terjaga.
Dalam pemaparannya, Abdul Chair menjelaskan bahwa transformasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi penguatan pengawasan hakim. Pemanfaatan teknologi digital menjadi instrumen penting bagi KY dalam menerima laporan masyarakat, memproses dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta menyampaikan informasi mengenai penanganan laporan secara transparan dan akuntabel.
Ia juga menjelaskan kedudukan dan peran strategis KY dalam sistem peradilan Indonesia. Menurutnya, secara konstitusional KY memperoleh mandat atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
“KY dalam konstitusi mendapatkan mandat atributif sebagaimana UUD 1945 Pasal 24B. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi pada tingkat kebijakan turunan undang-undang,” jelas Abdul Chair dalam kuliah umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar bekerja sama dengan KY.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya regulasi yang mampu memperkuat pelaksanaan kewenangan KY, khususnya dalam pengawasan terhadap dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim. Penguatan regulasi tersebut diperlukan agar mandat konstitusional KY dapat diimplementasikan secara optimal.
Abdul Chair juga meluruskan anggapan bahwa fungsi pengawasan KY dapat mengintervensi proses peradilan. Ia menegaskan, pengawasan etik tidak dimaksudkan untuk mereduksi kewenangan hakim ataupun menegasikan prinsip kebebasan, independensi, dan imparsialitas hakim dalam memutus perkara.
“Justru melalui pengawasan, yang merupakan wujud akuntabilitas publik, hal itu dimaksudkan untuk memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar menyampaikan bahwa pembahasan mengenai penegakan etika hakim di era digital sangat relevan bagi mahasiswa hukum. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial, calon praktisi hukum tidak cukup hanya menguasai teori dan regulasi, tetapi juga perlu membangun integritas, karakter yang kuat, serta kesadaran terhadap nilai-nilai keadilan.
Ia berharap kolaborasi antara Unmas dan KY dapat terus berlanjut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai etika profesi hukum serta pentingnya pengawasan yang transparan dan akuntabel. (KY/PKY Bali/Festy)
English
Bahasa