English 
Bahasa
Diskusi media bertema "Dinamika Seleksi Calon Hakim Agung" yang diselenggarakan oleh KY, Kamis (23/3) di Restoran Tjikini Lima, Jakarta Pusat.
Jakarta (Komisi Yudisial) - Untuk mencari hakim agung yang ideal perlu membangun sinergi responsibility antara Komisi Yudisial (KY) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu perlu duduk bersama antara KY dan DPR untuk menetapkan parameter yang harus dibangun dalam proses Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA).
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi media bertema "Dinamika Seleksi Calon Hakim Agung" yang diselenggarakan oleh KY, Kamis (23/3) di Restoran Tjikini Lima, Jakarta Pusat.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman menjelaskan, seleksi CHA yang saat ini sedang berlangsung untuk mengisi kekosongan enam jabatan hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang terdiri dari: 1 orang kamar pidana, 2 orang kamar perdata, 1 orang kamar agama, 1 orang kamar militer (berasal dari militer), dan 1 orang kamar tata usaha negara (yang memiliki keahlian hukum perpajakan).
KY menetapkan standar dan indicator terukur dalam melakukan seleksi sehingga hanya calon yang memenuhi aspek kualitas dan integritas yang akan diusulkan KY kepada DPR.
Namun, Maradaman mengakui bila pola komunikasi antara KY dan DPR yang belum terbangun secara optimal menjadi penyebab terjadi tidak disetujui CHA yang diajukan KY oleh DPR selama ini.
Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil mengatakan, ada kekosongan konsep sinergi dan komunikasi terkait irisan tugas dan kewenangan antara KY dan DPR yang harus segera dibangun.
"KY hendaknya membangun komunikasi politik dengan rendah hati. Tidak disetujuinya CHA yang diusulkan akan berdampak pada kekurangan hakim agung sehingga ada penumpukan perkara," urai Nasir.
Nasir menyarankan agar KY dan DPR perlu mengoptimalkan sinergi responsibility. KY dan DPR perlu duduk bersama untuk menetapkan kriteria CHA yang akan diterima.
"Perlu ada pembagian peran dan fungsi antara KY dan DPR sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam proses seleksi. Selain itu, perlu ada keterbukaan informasi dalam proses tersebut," tambah Nasir.
Bagi Nasir, membangun komunikasi seperti itu bukan aib, tapi untuk membangun sinergi responsibilty. Perlu dibangun perspektif bersama dalam menentukan kriteria hakim agung yang diterima.
KY masih membuka kesempatan kepada MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengajukan usulan CHA yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CHA tahun 2017. Proses pengajuan usulan sampai dengan 29 Maret 2017. (KY/Jaya/Festy)