English 
Bahasa
Hidayat Manao menjadi CHA pertama yang diwawancara, Rabu (22/6) di Auditorium Komisi Yudisial (KY).
Jakarta (Komisi Yudisial) – Hari ketiga seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) dilaksanakan untuk Kamar Militer. Panelis terdiri dari tujuh Anggota KY beserta negarawan Franz Magnis Suseno dan mantan Hakim Agung Iskandar Kamil. Hidayat Manao menjadi CHA pertama yang diwawancara, Rabu (22/6) di Auditorium Komisi Yudisial (KY).
Dalam kesempatan itu, Kadilmilti III Surabaya ini mengungkapkan, memang ada perlakukan khusus untuk militer di negara manapun sebab pertanggungjawaban bersifat komando.
“Militer memiliki kekhasan, walaupun tanpa menyampingkan prinsip hukum equality befor the law. Jadi tidak bisa disamakan hukum militer dengan rakyat biasa,” kata pria yang mengawali karier sebagai Perwira Hukum Babinkum ABRI ini.
Jika terpilih sebagai hakim agung, maka ia berkeinginan untuk mengubah sistem rekrutmen di Mahkamah Agung (MA). Sebab sumber daya manusia merupakan salah satu permasalah utama MA.
Menurut Hidayat Manao jika sejak proses rekrutmen kurang bagus, maka pembinaan akan merepotkan sehingga pengawasan tidak maksimal.
“Untuk itulah KY harus diberi porsi yang pas. Kita (hakim) perlu diawasi. MA dan KY sama-sama tujuannya mulia, yang mulia ini harusnya disamakan saja,” jelas peraih gelar Master dari Universitas Islam Jakarta ini.
Terkait penyelesaian perkara di tingkat kasasi, ia mengusulkan mempersingkat menjadi enam bulan saja. Salah satunya dengan segera mengirimkan hasil putusan, sehingga memutus mata rantai kemungkinan pegawai MA bermain.
“Permasalahan utama yang menyebabkan banyak pegawai di lingkungan peradilan tertangkap tangan adalah tidak diaturnya secara jelas batas maksimal pengiriman putusan kepada para pihak. Padahal bisa dikirimkan melalui media online. Hari ini diputus, hari itu juga dikirim. Sebab dalam proses pengiriman inilah banyak pegawai MA yang bermain hingga bisa mempengaruhi isi putusan,” ungkapnya.
Selain itu, ekseminasi putusan harus dilakukan, baik secara teknis maupun non teknis. Hal itu tidak pernah dilakukan oleh MA karena dianggap membatasi kreatifitas hakim. Padahal hal itu sangat dibutuhkan agar kualitas putusan militer menjadi meningkat.
Untuk diketahui, dalam wawancara terbuka ini dicari satu CHA untuk mengisi Kamar Militer yang dibutuhkan MA. (KY/Noer/Festy)