Semarang (Komisi Yudisial) - Peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga dan menegakkan integritas hakim bergantung pada kolaborasi antara institusi dan partisipasi dari semua elemen masyarat. Partisipasi publik adalah pilar penting dalam membangun sistem peradilan yang bersih. Hal ini karena publik memiliki peran strategis dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim. 

"Komisi Yudisial tidak bisa bekerja sendiri, karena butuh dukungan publik. Kehadiran KY sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim adalah upaya reformasi hukum nasional," ujar Koordinator Penghubung KY Jateng Muhammad Farhan saat menjadi narasumber dialog publik yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertema "Permasalahan Hukum di Indonesia: Tantangan, Pengawasan, dan Upaya Reformasi", Jumat (20/6/2025) di Semarang.

Dalam kesempatan itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Ahmad Suryono menyoroti pentingnya pembaruan kurikulum pendidikan hukum agar dapat menjawab tantangan zaman dan menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga berintegritas. 

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dwi Yasmanto menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan masyarakat dalam pengawasan terhadap proses penegakan hukum dan kebijakan publik. Ia juga mengajak mahasiswa untuk aktif dalam menyuarakan reformasi hukum melalui jalur advokasi dan edukasi.

"Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang diskusi yang konstruktif untuk mendorong reformasi hukum yang lebih substansial dan berkelanjutan," pungkas Farhan. (KY/PKY Jateng/Festy)