Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto bersama jajaran Pimpinan MA melakukan kunjungan ke Komisi Yudisial (KY) pada Selasa (24/12/2024). Kunjungan tersebut diterima oleh Pimpinan dan Anggota KY di Auditorium KY, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal kekurangan hakim agung di MA. 

Menurut Sunarto, jumlah hakim agung saat ini ada 44 orang. Namun, 1 orang purna bakti pada Desember 2024, 1 orang purna bakti pada Februari 2025, dan 1 orang purna bakti pada April 2025. Pada bulan Mei 2025 hanya tinggal 41 orang hakim. Sementara perkara yang harus diselesaikan per-24 Desember 2024 di MA ada 30.968 perkara, dan sisa perkara tahun 2023 ada 147 yang belum diputus. 

“Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi kami dengan kenaikan jumlah perkara yang naik cukup signifikan. Permasalahan yang muncul adalah SDM yang ada tidak sebanding dengan beban kerja yang harus diselesaikan. Untuk itu, maka tujuan utama kami ke sini agar mendapat prioritas utama dalam seleksi hakim agung,” ucap Ketua MA Sunarto.

Terkait jumlah hakim agung, Sunarto berencana di akhir tahun 2024 ini akan  mengirimkan surat permintaan seleksi calon hakim agung ke KY, sehingga awal tahun bisa diproses. Sunarto sendiri masih berharap hasil rekrutmen terakhir yang diserahkan ke DPR masih bisa dipertimbangkan, artinya tidak ditolak semuanya. MA menganggap hasil rekrutmen KY sudah yang terbaik. 

“Sangat disayangkan yang terbaik ada gangguan tidak sampai finish. Untuk itu kunjungan kami ini untuk bersilaturahmi dan berkolaborasi. Dengan dua pengawasan di KY dan MA, masih saja kebobolan. Saya berharap pengawasan bisa seiring dan sejalan agar efektif dan efisien,” harap Sunarto.

Selaras dengan harapan tersebut, Ketua KY Amzulian Rifai menyatakan bahwa pertemuan ini merefleksikan niat baik Pimpinan MA untuk terus menjalin hubungan kelembagaan yang dirasakan hangat dengan koordinasi yang baik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan ada 4 persoalan penting yang harus diperhatikan dengan serius, yakni judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. MA dan KY tentunya bisa berkontribusi besar karena keempat persoalan ini biasanya berakhir di pengadilan.

“Trust adalah modal utama kita dalam menjalankan fungsi kita masing-masing. Sekali lagi kami berterima kasih atas kedatangan jajaran Pimpinan MA. Kesempatan yang baik ini langka, sayang untuk tidak dilakukan tukar pandangan dan informasi,” pungkas Amzulian. (KY/Noer/Festy)