Jakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran, Komisi Yudisial (KY) menyampaikan laporan keuangan serta penjelasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2023 kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara II MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/8). Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh.

Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menyampaikan Rancangan Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran KY TA 2023 perjenis belanja, yaitu terdiri dari Rp. 103.004.587.000 untuk belanja operasional, dan belanja non operasional sebesar Rp. 76.934.765.000. 

"KY memetakan sasaran strategis dan target kinerja tahun 2023 pada aspek meningkatnya integritas hakim sebesar 7,68 dengan alokasi anggaran Rp. 55.240.362.000, dan meningkatnya kualitas manajemen internal dengan total anggaran Rp. 14.484.304.000 untuk nilai akuntabilitas lembaga serta Rp. 8.210.099.000 untuk nilai reformasi birokrasi," jelas Arie.

Arie juga memaparkan bahwa sebanyak Rp. 23.064.564.000 dari pagu anggaran 2023 diserap pada empat proyek prioritas nasional. Pertama, penguatan dan integritas database rekam jejak hakim Rp. 2.500.000.000. Kedua advokasi hakim dan klinik etik sebesar Rp. 5.364.564.000, ketiga pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan dengan anggaran Rp. 8.200.000.000 dan keempat adalah proyek prioritas indeks integritas hakim Rp. 7.000.000.000.

Selanjutnya, Arie menjabarkan bahwa rencana kerja anggaran KY Tahun Anggaran 2024 perhari ini saat RDP berlangsung sudah mencapai Rp. 102.711.462.335 atau 63,81% dari total anggaran 160.954.561.000. (KY/Halima/Festy)