Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito menjadi salah satu narasumber dalam Workshop Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Rabu (01/09). Workshop tersebut merupakan kerja sama KY dengan Jimly School Law and Government dan Yayasan Konrad Adenauer Stiftung. Workshop berlangsung secara daring pada 1-3 September 2021 dengan peserta 30 hakim dari wilayah Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang. 

Joko membawakan materi “Peran KY Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim dalam Rangka Menjaga dan Menegakan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim”.

Program peningkatan kapasitas hakim merupakan program prioritas atau unggulan dari KY. Hal ini tidak terlepas dari hubungan antara penegakan etik dengan penegakan hukum. TAP MPR No VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa secara jelas mengatur hubungan tersebut. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ditegaskan bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur. Selain itu mereka juga harus, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan.

Peran KY di bidang pencegahan diatur dalam Peraturan KY No. 3 Tahun 2013 Tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim. Salah satunya dalam bentuk Pelatihan KEPPH. Menitikberatkan pada ranah afektif, yaitu hasil belajar yang berhubungan dengan sikap, juga mencakup kemampuan mengelola perasaan dan emosi. Selain pencegahan, KY juga bertugas dalam mengupayakan kesejahteraan hakim.

“KY salah satu pihak yang memperjuangkan disahkannya PP No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di  Bawah MARI,” pungkas Joko. (KY/Noer/Festy)